PUPR Gelontorkan Dana Hampir Rp 15 Triliun untuk Benahi Jalan Rusak
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menggelontorkan Rp 14,9 triliun pada perbaikan jalan daerah tahap pertama. Mayoritas dana akan digunakan untuk memperbaiki Jalan Kabupaten.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah memilah jalan mana saja yang akan diperbaiki pada tahap pertama sejak Januari 2023. Perbaikan jalan pada tahap pertama akan dimulai pada Juli 2023.
"Karena banyak keluhan ke Pak Presiden saat kunjungan kerja," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Senin (15/5).
Menurutnya, seluruh proyek perbaikan jalan daerah tersebut akan berkontrak satu tahun. Artinya, jalan yang masuk dalam daftar perbaikan tersebut akan rampung pada tahun ini.
Saat ini PUPR dan Kementerian Keuangan sedang menyiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA untuk proyek perbaikan jalan daerah tersebut.
Basuki mencatat pemerintah akan menggelontorkan Rp 32,7 triliun sepanjang tahun ini.
Basuki menjelaskan mayoritas jalan yang diperbaiki dimiliki oleh kabupaten. Alasannya: tidak semua pemerintah kabupaten/kota memiliki kapasitas untuk mengelola jalan.
"Biaya perawatan infrastruktur mahal, tidak semua kabupaten atau kota mempunyai kapasitas finansial yang lebih," kata Basuki.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, total panjang jalan kabupaten pada 2021 mencapai 375.814 kilometer (Km). Namun panjang jalan dengan kondisi mantap hanya mencapai 233.096 Km atau 62 persen.
PUPR juga akan memilih kontraktor dari e-katalog untuk proyek perbaikan jalan daerah dengan nilai kurang dari Rp 100 miliar. Adapun, perbaikan jalan dengan nilai lebih dari Rp 100 miliar akan ditender.
Basuki menyatakan perbaikan jalan pada tahap pertama tahun ini termasuk perbaikan jalan di Provinsi Lampung. Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk mengucurkan Rp 800 miliar dari anggaran negara untuk perbaikan jalan di sana.
Jokowi juga telah membuka aduan jalan rusak di media sosialnya sejak awal bulan ini. Hingga saat ini, total aduan di komentar unggahan tersebut sudah menembus 100.000 komentar.
Deputi Bidang Protokoler, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan aduan tersebut membantu pemerintah dalam memilih jalan daerah mana yang akan diperbaiki. Aduan tersebut harus diverifikasi ulang oleh Kementerian PUPR dulu sebelum diperbaiki.
"Seperti di Provinsi Lampung, jalan daerah yang rusak akan segera dimulai perbaikannya, paling lambat Juli 2023 karena harus ada proses lelang," kata Bey.
