Sinyal Merapatnya PAN ke PDIP, Zulhas: Ideologi Kami Sama
Pasca pertemuan antar ketua umum pada Jumat (2/6), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) akan kembali melakukan komunikasi lanjutan. Apakah interaksi politik ini menjadi sinyal merapatnya PAN ke PDIP?
"Rapat pembahasan hasil pertemuan PAN dengan PDIP itu nantinya akan dibahas bersama seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN se-Indonesia,” kata Zulkifli Hasan yang karib disapa Zulhas, Ketua Umum PAN di sela-sela Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) II di Ballroom M. Bahalap Hotel, Kalimantan Tengah, Sabtu (3/6).
Pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, menurut Zulhas membahas tawaran PDIP untuk mendukung bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
"Tentu, PAN sangat mengapresiasi dan menghormati tawaran tersebut. PAN selama ini juga sudah dekat dengan Pak Ganjar, sudah lama mengenal dan mengikuti jejak kepemimpinan Pak Ganjar," lanjutnya.
Tak cuma membahas soal dukungan kepada bakal capres, ia menuturkan, pertemuan antara PAN dan PDIP juga membahas Pemilihan Legislatif (Pileg) serta komunikasi lain soal perlunya pertemuan serupa dilakukan kembali, apalagi menjelang tahun-tahun politik.
Sinyal-sinyal positif dari hasil pertemuan terpancar dari gelagat Zulhas yang mengatakan bahwa PAN dan PDIP memiliki ideologi yang sama.
"Saya dengan PDIP dekat, Ibu Megawati Soekarnoputri dekat dan Pak Ganjar Pranowo juga dekat. Apalagi Pak Ganjar sukses memimpin sebagai Gubernur Jateng saat ini," ungkap Zulhas.
Zulhas memastikan PAN akan kembali melakukan komunikasi lanjutan dengan PDI Perjuangan melalui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Kemarin disepakati PDI Perjuangan juga akan melakukan kunjungan ke DPP PAN," katanya.
Meski begitu, lanjut Zulhas, keputusan dukungan PAN untuk bakal capres 2024 tertentu tetap menunggu hasil musyawarah internal partai. Pandangan dan masukan semua kader akan ditampung agar semua mesin politik yang dimiliki PAN bisa berjalan seirama.
"Rapat pembahasan hasil pertemuan PAN dengan PDIP itu akan dibahas bersama seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN se-Indonesia," kata Zulhas.
Lain itu, meski sinyal politik berubah haluan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digawangi PAN, Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan belum bubar. Bahkan PAN juga akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
"Koordinasi tersebut nantinya juga akan membahas terkait KIB," demikian Zulhas mengungkap.
Pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.
Syaratnya harus memperoleh kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
