Wamenkes Dante Dukung Pembukaan 12 FK Baru, Mayoritas di Jawa
Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Dante Saksono mendukung pencabutan moratorium pembukaan Fakultas Kedokteran di Indonesia. Dia berjanji akan memperbaiki distribusi sumber daya manusia bidang kesehatan, terutama dokter, agar merata di seluruh Indonesia.
Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek menghentikan moratorium pembukaan Fakultas Kedokteran pada 2022 di tengah jumlah dokter yang masih minim di dalam negeri. Sebelumnya, kebijakan moratorium diterapkan pada 2016, saat ada 32 Fakultas Kedokteran yang bermasalah terkait uji kompetensi.
Saat ini, pemerintah kembali membuka Fakultas Kedokteran di 12 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Namun, separuh dari 12 perguruan tinggi tersebut masih berada di Pulau Jawa. Lembaga itu antara lain: Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Enam perguruan tinggi lain yang membuka Fakultas Kedokteran berada di beberapa wilayah yang tersebar di seluruh pulau, yakni Institut kesehatan Medistra Medan, Universitas Bangka-Belitung, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Institut Kesehatan Helvetia Medan, Universitas Negeri Padang, dan Institut Kesehatan Deli Husada Delitua.
Pada saat yang sama, mayoritas dokter masih berpusat di Pulau Jawa, yakni mencapai 71.286 dokter atau sekitar 57,63% dari total dokter di Tanah Air. Di sisi lain, wilayah Maluku dan Papua memiliki jumlah dokter paling sedikit, yakni hanya 2.661 dokter.
"Itu masalah distribusi. Di tempat-tempat lain masih kurang, nanti kami perbaiki distribusinya, tapi jumlah produksi dokternya juga kami buka," kata Dante di Istana Kepresidenan, Rabu (2/8).
Dante menegaskan Kementerian Kesehatan mendukung keputusan pencabutan moratorium tersebut mengingat minimnya jumlah dokter di dalam negeri. Dante berencana untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah untuk memperbaiki distribusi dokter.
"Kami kasih Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan fasilitas yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga dokter-dokter betah di situ," kata Dante.
Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menemukan akar permasalahan terkait sedikitnya jumlah dokter spesialis adalah tidak meratanya distribusi. Ketua Umum Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi mengatakan pihaknya akan mencari cara mendistribusikan dokter ke daerah yang masih kekurangan.
Adib mengatakan dokter spesialis masih terpusat di DKI Jakarta hingga akhir 2022. Sebagai contoh, dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Jakarta hampir mencapai 1.000 orang dari total sekitar 4.700 orang.
Ada beberapa hal yang menjadi penyebab dokter keluar dari ibu kota. Beberapa di antaranya adalah insentif hingga jenjang karir.
Oleh sebab itu, salah satu solusi yang ditawarkan adalah interkoneksi data antara IDI, Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI, dan Dinas Kesehatan tingkat kabupaten/kota.
"Itu bisa menjawab masalah distribusi. Saat terkoneksi, kami bisa menghitung kebutuhan dokter spesialis di setiap daerah," kata Adib dalam konferensi pers, Selasa (13/12).
