Kasus Syahrul Yasin Limpo Belum Tentu Gerus Elektabilitas Anies-Imin
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang menghadapi dugaan perkara korupsi yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus yang menjerat Syahrul ini dikhawatirkan menggerus elektabilitas Nasdem.
Partai NasDem tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketiga partai tersebut bersepakat untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri mengatakan elektabilitas Anies-Baswedan bakal naik turun sesuai dinamika politik yang terjadi.
Dia menyatakan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo berpotensi menggerus elektabilitas. "Kasus hukum atau kasus asusila dari pejabat partai biasanya akan berpengaruh negatif," kata Mabruri dihubungi, Jumat (6/10).
Namun, partai akan berusaha menanganinya secara tepat. "InsyaAllah tidak terlalu berdampak." kata dia.
Strategi yang disiapkan pasangan AMIN bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa mereka dan partai koalisi pendukungnya layak memimpin negara pada 2024 nanti.
"Setiap momen politik bisa diolah sesuai dengan target. Bila hasil survei sekarang turun bisa jadi bulan depan akan naik," kata dia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah juga menilai elektabilitas pasangan AMIN belum tentu terpuruk akibat kasus tersebut. Ini apabila para pendukungnya memisahkan antara karakter Anies dengan kasus korupsi tersebut.
"Anies belum tentu terdampak, pemilih masih melihat capres dari sisi ketokohan capres itu sendiri," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (6/10).
Dedi memberikan contoh beberapa partai politik lain yang kadernya terjerat kasus hukum, mampu mempertahankan elektabilitasnya.
Dia menyebutkan, PDIP, Gerindra, hingga Golkar masih unggul padahal terdapat sejumlah kader yang terjerat kasus hukum. Beberapa kasus hukum yang menjerat elite parpol yakni Juliari Batubara, Harun Masiku, Edy Prabowo, hingga Setya Novanto. Belakangan Menpora Dito Ariotedjo juga dikaitkan dengan dugaan untuk menutupi kasus korupsi BTS.
"Tetapi elektabilitas partai masih kokoh, situasi ini menandai kader yang korup belum mempengaruhi kepercayaan publik pada partainya," kata Dedi.
Selain itu, ia berpandangan dengan situasi politik saat ini, NasDem belum tentu terkena sanksi sosial dari publik. Sebaliknya, menurut Dedi, saat ini publik beranggapan NasDem sedang ditekan oleh penguasa.
"Di luar itu, integritas KPK sendiri juga sedang runtuh seiring banyaknya persoalan di internal pimpinan," kata Dedi.
Kendati demikian, Dedi mengatakan, peningkatan elektabilitas belum tentu dapat didapatkan dengan cara memerankan sebagai kelompok yang tertekan.
"Meskipun peran tertekan, dizalimi, sudah terbukti berhasil di periode lalu," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan terseretnya Syahrul Yasin Limpo dalam perkara dugaan Korupsi di Kementan akan berpengaruh pada elektabilitas pasangan Anies-Muhaimin.
Meski begitu, ia berharap pengaruhnya tidak signifikan apabila masyarakat menginginkan narasi perubahan terwujud.
"Pasangan yang didukung NasDem, Bung Anies dan Bung Muhaimin Iskandar, pastilah ada (pengaruh)," kata Surya saat konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (5/10) malam.
Saat ini, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Beredar kabar, Syahrul ditetapkan sebagai satu dari tiga tersangka dalam perkara tersebut.
Dalam proses pengusutannya, KPK menggeledah rumah dinas SYL saat dia berada di Italia bersama 22 delegasi Kementerian Pertanian pada akhir September. Dari penggeledahan, KPK menemukan 12 senjata api. Selain itu, KPK juga telah menggeledah rumah pribadi Syahrul di Makassar, Sulawesi Selatan.
Syahrul pun telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Menteri pada Kamis (5/10), rencananya ia akan menemui Presiden Joko Widodo pada Jumat (6/10).
Sebelum Syahrul, satu menteri lain dari NasDem yakni Johnny G Plate juga terjerat kasus hukum. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut terjerat kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo.
