TKN Prabowo Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong: Cederai Demokrasi
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran mengomentari isu beredarnya pakta integritas yang ditandatangani pejabat Bupati Sorong Yan Piet Moso dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, KSP Silaban. Mereka beranggapan pakta tersebut perbuatan yang mecederai nilai-nilai demokrasi.
Pakta tersebut berisi kesanggupan untuk mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara minimal 60% untuk Ganjar Pranowo di pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan tindakan tersebut merupakan praktik abuse of power alias penyalahgunaan kekuasaan.
“Bagaimana aparat negara yang harusnya bertugas netral dalam melayani masyarakat tapi digunakan untuk alat kampanye,” ujar Nusron di saat ditemui di Sekretariat TKN, Kemanggisan, Jakarta Barat pada Jumat (17/11).
Nusron mengklaim pihaknya juga menemui praktik serupa di sejumlah wilayah di Pulau Jawa seperti Boyolali, Kudus, dan Pati. Politikus Partai Golkar itu mengaku mendapat laporan mengenai penggunaan dana cukai untuk modal kampanye.
“Ternyata tidak hanya di Sorong saja, ada 10 titik yang sudah kami temukan. Tapi ini kami tidak menuduh karena rakyat yang bicara,” ujar Nusron.
Dokumen pakta integritas mulai menjadi buah bibir usai KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso. Belum ada konfirmasi kejelasan informasi isi pakta integritas ini, namun dokumennya tersebar di media sosial.
Dalam salinan yang dibuat pada Agustus 2023 tetapi tidak dibubuhi tanggal itu terdapat lima butir pernyataan yang dibuat Yan. Salah satunya adalah mengenai adanya komitmen Yan untuk mendukung Ganjar Pranowo di pemilihan presiden.
Salinan dokumen pakta integritas itu disebut-sebut menjadi salah satu dokumen yang ditemukan pada saat operasi tangkap tangan Yan oleh KPKi terhadap Yan. Meski begitu, Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan resmi mengatakan belum bisa memastikan keabsahan dokumen tersebut.
“Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu,” ujar Firli dalam keterangan pers seperti dikutip Kamis (16/11).
Firli mengatakan tim penyidik KPK akan melakukan pendalaman. Ia menyebut pemeriksaan barang yang disita dilakukan bersamaan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diusut.
Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid, menampik isu ini. Arsjad mengatakan TPN tak pernah meminta Penjabat Bupati Sorong untuk menandatangani pakta integritas yang salah satu poinnya berupa komitmen mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden.
"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang, untuk menandatangani suatu dokumen yang namanya pakta integritas dan segala macam," kata Arsjad dalam konferensi pers di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (15/11).
