Skor 5 dari Ganjar untuk Penegakan Hukum Sindir Gibran dan Jokowi
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ganjar mengemukakan skor tersebut saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar. Zainal mengatakan Ganjar pernah memberikan penilaian penegakan hukum Indonesia sekitar 7 sampai 8 sebelum heboh keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberi karpet bagi Gibran Rakabuming Raka.
"Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya Zainal, dikutip dari Youtube Kompas TV pada Senin (20/11).
Ganjar menjawab kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi di masa pemerintahan Jokowi saat ini mengalami penurunan, dengan kualitas berada di angka 5. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan faktor Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden menjadi faktor utama dalam pelemahan skor kinerja penegakan hukum di Indonesia saat ini.
Putusan ini membuat mereka yang pernah menjabat sebagai kepala daerah bisa maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. MK mengubah syarat calon presiden dan calon wakil presiden dengan menambahkan frasa pada pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi: 'berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah'.
Dia menilai putusan tersebut sarat intervensi dan rekayasa. "Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujar Ganjar.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyebut penilaian calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo soal penegakan hukum pada era Presiden Joko Widodo bisa menjadi pecutan.
“Saya kira ini bisa jadi pecutan bagi pemerintah untuk bisa lebih baik lagi kedepannya dalam segi hukum yang dimaksud oleh Pak Ganjar,” ucap Kaesang ditemui di sela safari politiknya di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu.
Ia menyebut penilaian Ganjar bisa dijadikan pembelajaran oleh pemerintah, sebab ia menilai pemerintahan di era Jokowi tidak dipengaruhi oleh perasaan atau baper dalam bekerja. “Kalau menurut saya, ya, pemerintah sekarang enggak baper,” kata anak bungsu Jokowi itu.
Juru bicara TKN Prabowo-Gibran Dedek Prayudi mengaitkan penilaian Ganjar Pranowo dengan pekerjaan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md.
"Selanjutnya kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud Md selaku Menko Polhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan Pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi dapat makin baik," kata politisi muda yang akrab disapa Uki tersebut.
