PDIP Tunggu Prabowo Minta Maaf kepada Korban Penculikan 1998

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan seharusnya calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto meminta maaf kepada para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.

Pernyataan itu menanggapi permintaan maaf yang diucapkan Prabowo kepada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan saat memberikan penutup dalam debat calon presiden yang digelar Minggu (4/2) malam.

“Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM,” kata Hasto usai debat, di Jakarta Convention Center (JCC).

Hasto menyinggung perihal Tim Mawar yang dipimpin Prabowo yang terkait kasus pelanggaran HAM dalam peristiwa penculikan aktivis 1998. Ketika itu Prabowo Subianto menjabat Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.

Prabowo dan rekannya, Mayjen Muchdi P.R serta Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Chairawan diseret ke Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait penculikan aktivis. Prabowo akhirnya dipecat dari militer.

Setelah menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo merekrut beberapa anggota Tim Mawar menjadi anak buahnya.

Hasto yang juga menjabat Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu mengatakan persoalan yang berkaitan dengan HAM merupakan sesuatu yang fundamental.

“Kita harapkan akan ditambah untuk permintaan maaf ketika pada masa lalu yang masih menjadi ganjalan bagi seorang pemimpin, karena pemimpin harus punya rekam jejak yang baik, punya moral etika yang baik,” katanya.

Di sisi lain, Hasto juga mengatakan menunggu komitmen Prabowo untuk bersikap terhadap komitmen pejabat yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya.

“Dan juga yang ditunggu adalah komitmen dari Pak Prabowo yang disorot ketika ada aparatur negara yang kemudian menggunakan fasilitas negara, bahkan juga menggunakan politik intimidasi,” katanya.

Menurut Hasto, sejumlah hal yang disebutkannya itu lebih penting dibanding dengan hanya meminta maaf pada Ganjar dan Anies dalam forum debat.