AHY Beri Contoh Cara Pemerintahan SBY soal Belanja dan Utang Negara
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono menilai pembiayaan belanja negara melalui peningkatan utang bukanlah solusi berkelanjutan. Ia pun memberikan contoh kebijakan di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Awalnya, AHY menyinggung janji politik yang dilontarkan oleh para caleg maupun capres selama masa kampanye Pilpres 2024. Menurut dia, para caleg dan capres kurang berbicara soal peningkatan dan optimalisasi pendapatan negara.
“Pembahasan tentang itu yaris tidak menjadi perhatian serius," kata Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam pidato politiknya di Jakarta Convention Center atau JCC, Selasa (6/2).
Menurut dia, tanpa berfokus pada optimalisasi pendapatan negara, maka program yang dijanjikan oleh para caleg dan capres sulit diwujudkan.
Putra SBY itu menilai, penguatan pendapatan negara bertumpu kepada pajak dan penerimaan negara bukan pajak alias PNBP. “Namun bukan dengan menaikkan tarif pajak berlebihan, yang bisa berdampak negatif bagi perekonomian,” ujar dia.
Menurut AHY, solusi yang tepat dan berkesinambungan yakni mendorong pendapatan negara melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ia pun mencontohkan era pemerintahan SBY ketika produk domestik bruto alias PDB naik hampir 4,5 kali lipat selama 10 tahun.
“Begitu juga dengan APBN. Maka, Indonesia memiliki cukup dana untuk meningkatkan anggaran pendidikan, pertahanan, bantuan sosial, subsidi komoditas strategis, gaji pegawai serta pembangunan Infrastruktur di bidang transportasi, energi, komunikasi baik di kota maupun di desa," katanya.
Ia pun mencontohkan pertumbuhan ekonomi dan anggaran belanja negara yang naik, diiringi penurunan rasio utang terhadap PDB saat pemerintahan SBY.
Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat pada Databoks di bawah ini:
"Rasio utang terhadap PDB turun dari 57% pada 2004 menjadi 24% per 2014. Selain itu utang IMF yang menjerat sejak krisis ekonomi 1998 dapat dilunasi," katanya. Rinciannya dapat dilihat pada Databoks di bawah ini:
