Peneliti BRIN Serukan Deklarasi, Sebut Proses Pemilu Alami Kemunduran
Sejumlah akademisi dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Peduli Demokrasi mendeklarasikan seruan agar pelaksanaan Pemilu tahun ini bebas dan adil. Mereka menyebut penyelenggaran pemilu akhir-akhir ini makin menyimpang dan terus mengalami kemunduran.
Seruan deklarasi tersebut dibacakan oleh Peneliti Utama Politik BRIN, Siti Zuhro usai melangsungkan Diskusi Publik bertajuk Demokrasi di Ujung Tanduk di Gedung Widya Graha BRIN Jakarta pada Rabu (7/2). Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Firman Noor yang hadir secara daring.
Sejumlah figur akademisi lainnya juga turut hadir dalam pembacaan deklarasi tersebut. Diantaranya Profesor Riset Bidang Sejarah Sosial Politik BRIN Asvi Warman Adam, dan Profesor Pusat Riset Politik BRIN, Dewi Fortuna Anwar.
Sembari membacakan naskah deklarasi, Zuhro mengatakan pemilu tahun ini sangat dikhawatirkan tidak akan berjalan sesuai dengan prinsip pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Ini terjadi terutama karena adanya intervensi kekuasaan yang menggoyahkan prinsip negara hukum.
Intervensi kekuasaan itu tercermin di antaranya dengan lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.
“Ketua MK kemudian diberhentikan karena terbukti telah melanggar etik. Hal ini memperlihatkan bahwa Keputusan MK sarat dengan nuansa intervensi kekuasaan yang mencederai demokrasi kita,” kata Zuhro.
