Surya Paloh: Kritik dari Perguruan Tinggi Tak Boleh Diabaikan
Membuat ringkasan dengan AI
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan berbagai kritik dan pernyataan sikap mengenai kondisi demokrasi negara yang disampaikan sejumlah perguruan tinggi, tak boleh diabaikan. Ia menyebutkan suara yang datang dari perguruan tinggi yang disampaikan langsung oleh para guru besar, merupakan alarm tanda bahaya yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Ia mengatakan aspirasi dari kaum intelektual bukan merupakan ancaman yang tak berdasar, melainkan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan demokrasi di negeri ini. "Semua pemikiran yang mengkritisi, apalagi yang berasal dari ilmuwan, guru besar, tidak boleh diragukan dan dianggap enteng, karena di sana dijunjung tinggi etika dan moralitas," kata dia saat menghadiri kampanye akbar Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (10/2/2024).
Menurut dia, pendapat dari kaum akademikus dan intelektual murni untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Ia berharap pemerintah berbesar hati menerima aspirasi dan keprihatinan yang datang dari kampus.
Pernyataan ini ia sampaikan menanggapi pernyataan sikap dari berbagai perguruan tinggi selama beberapa waktu belakangan, yang menyampaikan aspirasi agar penyelenggara pemilu dan Presiden Jokowi bersikap netral selama Pemilu 2024.
Pernyataan sikap dari perguruan tinggi mengenai demokrasi dan netralitas penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu 2024 dimulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang hampir berbarengan dengan Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI). Setelah itu, berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta, ikut menyampaikan pernyataan sikap dan seruan terkait dengan etika demokrasi menjelang pemilu 2024.
Salah satu yang menyatakan sikap belakangan adalah para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK). Dalam pernyataan sikapnya, ada enam poin yang disampaikan, salah satunya adalah imbauan agar penyelenggara pemilu menjunjung tinggi azas pemilu LUBER JURDIL.
Mengutip situs web APTIK disebutkan para rektor sangat resah dengan kondisi Tanah Air atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang pemilu 2024.
"Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia. Untuk itu kami menyerukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya Pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur dan adil."
