Sederet Masalah Sirekap Pemilu 2024
Proses pencoblosan dalam Pemilihan Umum 2024 telah selesai pada 14 Februari lalu. Kini proses penghitungan suara masih berjalan hingga 20 Maret 2024. Banyak permasalahan yang muncul dalam proses perhitungan suara ini.
Terbaru, tampilan hasil pemilu di Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini tak lagi menunjukkan diagram baik diagram lingkaran untuk hasil pemilihan presiden dan diagram batang untuk hasil pemilihan legislatif. Hilangnya tampilan diagram sekaligus membuat publik tak lagi bisa melihat secara langsung berapa raihan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden di pilpres serta suara partai politik di pileg.
KPU mengaku memang ada perubahan dalam tampilan Sirekap. Saat ini KPU hanya akan menampilkan bukti autentik untuk hasil perolehan suara, yaitu Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024, bukan lagi berbentuk diagram. "Kini kebijakan KPU hanya menampilkan bukti autentik perolehan suara peserta pemilu (Formulir Model C1-Plano)," kata Anggota KPU Idham Holik, Rabu (6/3).
Proses rekapitulasi dalam Pemilu 2024 menggunakan aplikasi Sirekap, menggantikan Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 sebagai tempat publikasikan penghitungan suara. Aplikasi Sirekap ini telah dirintis sejak Pilkada tahun 2020. Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang disingkat Sirekap ini diatur dalam Keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 66 Tahun 2024.
Sirekap memotret dokumen C-hasil plano yang diunggah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Angka suara yang tercatat dalam dokumen tersebut kemudian diolah dan ditampilkan di Sirekap. Tentunya terdapat fitur edit apabila angka dari hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan yang terbaca oleh sistem aplikasi Sirekap.
Ternyata keberadaan Sirekap menyita perhatian publik. Masalah muncul ketika banyak data dalam dokumen C-hasil plano tidak sesuai dengan data Sirekap. Foto dan video mengenai perhitungan fisik yang berubah drastis setelah dipindai ke dalam aplikasi Sirekap juga banyak beredar. Masyarakat pun telah mengirim banyak laporan kepada KPU mengenai masalah ini.
Banyak pihak yang menyatakan terdapat indikasi kecurangan data hingga untuk menguntungkan pihak tertentu hingga mendesak KPU menghentikan publikasi hasil pemilihan umum. Banyak ketidaksesuaian yang terjadi antara hasil perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan hasil suara yang telah di unggah di aplikasi Sirekap.
Permasalahan Sirekap
Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara di kantor KPU RI pada 28 Februari lalu pun mendapatkan kritikan. Saksi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 meminta transparansi data Sirekap. Sedangkan saksi pasangan calon Presiden dan wakil Presiden nomor urut 03 meminta kepastian hukum karena aplikasi Sirekap telah menimbulkan kegaduhan.
Masalah yang muncul beberapa hari terakhir, adanya lonjakan perolehan suara pada partai politik dalam Sirekap. Adapun yang menjadi perbincangan hangat adalah perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang bertambah 0,47% menjadi 3,13% dalam waktu tiga hari. Perolehan suara partai ini mendekati batas lolos ke Parlemen sebesar 4 persen.
KPU sebenarnya sudah menyadari berbagai masalah yang terjadi dalam Sirekap. Sehari setelah pencoblosan. Ketua KPU Hasyim Asyari mengakui adanya kesalahan dalam digitalisasi formulir yang diunggah pada aplikasi Sirekap, tetapi KPU akan mengoreksinya jika terjadi kesalahan.
“Banyak sekali kiriman melalui WhatsApp kepada kami maupun unggahan di media sosial, terutama tentang perbedaan antara formulir C-hasil dan hasil Sirekap," kata Hasyim kepada wartawan di Media Center KPU, pada 15 Februari 2024.
