Politisi PKS Ungkap Tantangan Jika Lanjut Jadi Oposisi
Ringkasan
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan diri siap menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menegaskan posisi ini sebagai pilihan yang sesuai dengan nilai dan prinsip partai meskipun berpotensi menjadi oposisi sendirian.
- Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengakui kedekatan personal dengan Prabowo Subianto namun memilih jalur oposisi karena adanya perbedaan program, terlepas dari hubungan tersebut.
- PKS menghadapi tantangan dalam peran sebagai oposisi dikarenakan kurangnya tokoh-tokoh partai yang memiliki pengaruh kuat di mata masyarakat, suatu kondisi yang berbeda dengan partai lain seperti PDI Perjuangan yang memiliki tokoh sentral seperti Megawati Soekarnoputri.
Membuat ringkasan dengan AI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan siap menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, PKS juga mengatakan adanya tantangan jika kembali di luar pemerintahan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera mengatakan pilihan menjadi oposisi itu sejalan dengan nilai dan prinsip PKS. Ia juga mengatakan partainya siap mengambil pilihan tersebut meski ada potensi sendirian menjadi oposisi.
"Pilihan menjadi oposisi itu ideologis, sesuai nilai dan prinsip," kata Mardani saat diwawancarai Katadata.co.id beberapa hari lalu.
Mardani mengakui bahwa PKS memang dekat dengan Prabowo secara personal. Meski demikian, Ketua Umum Partai Gerindra itu memiliki program yang berbeda usai bersama-sama Presiden Joko Widodo.
"Jadi secara personel dekat, tetapi beliau (Prabowo) menang dengan tim sebelah sana (Jokowi)," katanya.
Ia mengatakan menjadi oposisi sendirian akan tetap membuat kerja PKS efektif. Meski demikian, Mardani mengatakan partainya menemukan kendala yakni keberadaan tokoh.
"Kita tak punya tokoh, sehingga persepsinya tidak kena (ke masyarakat). Kalau PDI Perjuangan kan punya Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri)," katanya.
Sebagai informasi, PKS terakhir kali berada di pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono pada 2009-2014. Sedangkan selama dua periode pemerintahan Jokowi, partai tersebut berada di luar pemerintahan.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
