Gerindra Nilai Penambahan Jumlah Kementerian hingga 40 Bisa Terjadi
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menilai wacana penambahan nomenklatur kementerian bisa saja terjadi di pemerintahan Prabowo - Gibran. Bahkan ia menilai penambahan dimungkinkan hingga menjadi 40 kementerian dan lembaga.
"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya enggak ada masalah. Justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan seperti dikutip Selasa (7/5).
Menurut Habiburokhman, Indonesia merupakan negara besar sehingga membutuhkan banyak tenaga dalam pemerintahan untuk bekerja. Atas alasan itu dia menilai keberadaan kabinet yang besar bisa saja berarti baik.
“Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar," ujarnya.
Habiburokhman pun menepis penilaian pengembangan jumlah kementerian sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan politik. Ia menyebut pemerintahan Prabowo - Gibran akan lebih mengutamakan efektivitas pemerintahan dibanding urusan politis.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu pun menekankan bahwa penentuan terkait besaran kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden. Sebagai Kepala Negara, presiden terpilih menurut Habiburokhman memiliki pertimbangan tersendiri.
"Kewenangan membentuk kabinet, formasi berapa, jumlah berapa itu secara substansi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah besar efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau,” ujar Habiburokhman lagi.
Ia menyebut Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih tentu memiliki pertimbangan dan kebutuhan tersendiri dalam penyusunan kabinet. Selain itu Prabowo bersama Gibran yang akan banyak menerima laporan dari masyarakat.
