AHY Usul Bentuk Badan Air, Kementerian PUPR Tunggu Instruksi Prabowo
Buat ringkasan dengan AI
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan bahwa gagasan mengenai pembentukan badan atau lembaga yang secara khusus menangani permasalahan air merupakan domain dari pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Gagasan itu diungkap oleh Menteri Agraria dan dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam World Water Forum di Bali pada Rabu (22/5).
“Kalau pembentukan badan air ini kan nanti akan menjadi domain dari pemerintah berikutnya. Saya kira, seluruh format kelembagaan ini kan masih dibahas,” ujar Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja dalam konferensi pers World Water Forum Ke-10 di Bali, Kamis (23/5).
Endra menjelaskan bahwa air merupakan permasalahan yang melibatkan multidisiplin dan multisektor. Menurut Enda, permasalahan air di Idnonesia terkait dengan beberapa kementerian lainnya di luar PUPR, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengulik soal air tanah.
Di sisi lain ia mengatakan opsi untuk membentuk badan khusus menangani persoalan air bisa saja dilakukan. Namun, hal itu membutuhkan komitmen politik oleh pemerintah terkait masalah air.
“Seluruh ide saya kira mungkin (direalisasikan), tetapi tentunya itu kembali kepada bagaimana nanti presiden baru kita melihat masalah air,” kata Endra.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan badan atau lembaga khusus air dapat berperan penting dalam mengintegrasikan dan mensinkronisasikan manajemen air. Menurut AHY, badan air nasional atau apapun namanya ini diharapkan bisa jadi wadah besar bagi penataan manajemen air menghadapi krisis air yg cepat atau lambat, siap atau tidak harus menghadapi itu.
Menurut AHY, badan air nasional atau apapun namanya ini diharapkan bisa jadi wadah besar bagi penataan manajemen air menghadapi krisis air yg cepat atau lambat, siap atau tidak harus menghadapi itu. Meski begitu AHY mengatakan badan khusus air tersebut baru sebatas gagasan yang disampaikan dalam forum internasional yang merupakan forum akademis untuk saling belajar dari berbagai negara dan dirinya tidak memiliki kewenangan mengenai hal tersebut.
