Heboh Topik Asian Value, Apakah Masih Relevan di Masa Kini?

Topik Asian values sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Mantan calon presiden Anies Baswedan juga ikut menggunakan istilah itu dalam unggahan di Instagram.

Anies mengibaratkan Asian value dan human right dalam kegiatan meminum kopi tubruk. Namun dia menggunakan istilah ini untuk mengkritik politik dinasti.

"Kopi tubruk adalah Asian value. Minum kopi tubruk pagi, siang, sore, malam adalah human right. Jangan tubruk yang lain," tulis Anies di Instagram, Kamis malam (6/6).

Perbincangan Asian values ramai di media sosial dimulai dari konten podcast Total Politik. Dalam podcast yang tayang pada 4 Juni 2024 yang bertajuk "Pandji Pragiwaksono Kaget Sama Jurus Andalan Prabowo?", host Total Politik Arie Putra membenarkan dinasti politik dengan argumen bagian dari Asian value.

“Gua Asian value,” jawab Arie.

“Jadi menurut lu dinasti politik enggak apa-apa?” tanya Pandji lagi.

“Ya, ini human rights (hak asasi manusia),” kata Arie.

Pandji menanyakan apakah dinasti politik ini salah atau tidak berkali-kali pada Arie. Namun jawaban Arie tetap sama, “Human rights!”

Apa Arti dari Asian values?

Menurut Britannica, Asian values merupakan serangkaian nilai yang dipromosikan sejak akhir abad ke-20 oleh beberapa pemimpin politik dan intelektual Asia. Ini sebagai alternatif terhadap nilai-nilai politik Barat seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kapitalisme.

Beberapa aspek dari Asian Value meliputi disiplin, kerja keras, berhemat, pencapaian akademik, penghormatan terhadap otoritas, dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat.

Dalam konteks politik, Asian Value juga menekankan nilai-nilai seperti kerja sama, kolektivitas, dan prestasi pendidikan.

Para penganut Asian values menilai politik Barat tidak cocok untuk Asia Timur karena nilai-nilai tersebut memupuk individualisme dan legalisme yang berlebihan, yang mengancam akan melemahkan tatanan sosial dan menghancurkan dinamisme ekonomi.

Apakah Argumen Asian Value Masih Relevan?

Pada tahun 1970-an, para pemimpin Asia menggunakan argumen Asian value sebagai “upaya terang-terangan” untuk menciptakan legitimasi politik, dan kemudian menjadi “dasar pemikiran bagi otoritarianisme".

Namun, di masa sekarang relevansinya makin memudar karena pemerintah menghadapi populasi yang semakin terdidik dan terpapar dengan ide-ide global.

“Kenyataannya adalah bahwa pembicaraan tentang nilai-nilai Asia dan penolakan terhadap perang budaya saat ini hanyalah kode untuk mengadopsi sisi konservatif dan reaksioner dalam perang budaya tersebut,” kata Michael Barr, peneliti dari Flinders University, dikutip dari SCMP.

Inderjit Singh, yang menjabat sebagai anggota parlemen Singapura selama hampir 20 tahun, mengatakan meskipun isu nilai-nilai Asia muncul “dari waktu ke waktu”, isu ini menjadi kurang lazim dalam dekade terakhir.

Dalam kasus pemerintah Singapura, Singh mengatakan pemerintahnya beradaptasi selama bertahun-tahun dengan perubahan lingkungan serta harapan dan keinginan warga negara, terutama warga Singapura yang lebih muda.

"Menggunakan argumen nilai-nilai Asia yang sederhana mungkin tidak lagi berhasil,” kata Inderjit Singh.

Bilveer Singh, seorang profesor ilmu politik di National University of Singapore, mengatakan bahwa konsep “perang budaya” tidak akan berhenti, karena Barat terus berjuang untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar di Asia.

Akademisi ini menambahkan bahwa masyarakat Asia yang berpendidikan tinggi, termasuk Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, lebih cenderung menggunakan nilai-nilai yang terkait dengan negara-negara Barat.