Dewan Majelis Desak Muktamar PPP Dipercepat, Kubu Mardiono Menolak
Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak jajaran pengurus di dewan pengurus pusat (DPP) partai ka'bah untuk mempercepat Muktamar menjadi 2024. Namun Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menegaskan Muktamar partai akan dilaksanakan pada 2025 sesuai jadwal.
Hal tersebut disampaikan Mardiono melalui juru bicaranya Imam Priyono. Mardiono menyebut, kesepakatan telah dicapai di tingkat DPP juga DPW seluruh Indonesia yang disepakati melalui Rapimnas IX yang digelar 6 Juni 2024 lalu.
"Dengan suara bulat para jajaran DPP PPP, ketua DPW seluruh indonesia, dan pimpinan Majelis akan menggelar Muktamar tahun 2025," kata Imam dalam keterangannya, Rabu (19/6).
Imam mengatakan, Rapimnas tersebut akan menyatakan bahwa PPP berfokus pada Pilkada serentak 2024. Imam juga menyentil pihak-pihak yang masih menghembuskan isu Muktamar.
"Kami sangat menyayangkan dan akan kontraproduktif bagi persatuan dan pembangunan PPP ke depan," kata dia.
Sebelumnya, Dewan Majelis PPP menyurati DPP pimpinan Mardiono. Pada intinya, mereka meminta PPP segera melalukan evaluasi menyeluruh usai Pemilu 2024 melalui Muktamar.
Surat bertanggal 1 Mei 2024 itu ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy alias Rommy.
Sebelumnya, mantan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menilai kegagalan mantan partainya tembus ke parlemen merupakan tanggung jawab pimpinan partai.
"Kalau orang Jawa bilang itu ketempuhan. Karena saya juga pernah jadi pimpinan di situ kemudian tidak masuk lagi ya, ya mudah-mudahan yang akan datang bisa lebih baik lagi," kata dia.di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).
