Kepala B2MI Benny Absen Pemeriksaan Terkait Sosok T Aktor Judi Online
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Rhamdani tidak hadir dalam panggilan Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri hari ini. Ia absen lantaran menghadiri acara di Sulawesi Utara.
“Ada kegiatan yang sudah terjadwal jauh-jauh hari di Sulawesi Utara, sampai tanggal 3 (Agustus),” ujarnya pada wartawan, Kamis (1/8).
Benny sudah mengajukan surat penundaan lewat kuasa hukumnya, agar pemanggilan digeser menjadi Senin (5/8). Dia pun sudah menyampaikan agenda undangan acara di Sulawesi Utara ini sebelum Bareskrim mengirimkan undangan pemanggilan kedua.
“Permintaan penundaan itu sudah disampaikan di tengah-tengah atau saat berlangsungnya pemeriksaan (pertama). Bukan pemeriksaan, saya kan undangan klarifikasi,” katanya.
Adapun Bareskrim sudah mengirim undangan pemanggilan Benny pada Selasa (30/7). Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro tidak merinci tujuan panggilan ini, tapi secara umum Kepolisian ingin mengetahui sosok berinisial T yang menjadi aktor judi online.
Djuhandani menyebut Benny meminta ditunda pemeriksaannya hingga 5 Agustus 2024. Namun penyidik menolak dan meminta Benny kembali datang pada 1 Agustus 2024. Dia menuturkan, saat itu pihaknya belum memeriksa pokok permasalahan, yakni soal identitas sosok T yang dimaksud Benny.
"Iya, belum (sampai pokok materi penyelidikan). Sudah kita tanyakan, tapi belum menjawab secara jelas siapa (sosok T yang dimaksud)," kata Djuhandani.
Benny sendiri masih belum mau menjabarkan pada publik identitas sosok berinisial T itu. Sebelumnya ia mengatakan identitas tokoh inisial T ini sudah disetor ke penyidik pada Senin (29/7).
Dalam pemeriksaan pada Senin (30/7) lalu, Benny juga menjelaskan alasan mengangkat inisial tersebut dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Ia buka suara karena menurutnya ada kaitan judi online di Kamboja dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Harapannya kalau ini bisa dibongkar, maka otomatis menghentikan penempatan ilegal," katanya.
Benny mengatakan, di depan Jokowi, ia memaparkan angka-angka TPPO. Beberapa di antaranya adalah data modus operandi, wilayah rekrutmen, hingga pekerjaan korban.
"Yang saya sampaikan dalam pertemuan internal di Istana bersifat informatif, dengan harap informasi ini ditindaklanjuti," katanya.
