Penjelasan Gerindra soal Kosongnya Kader NasDem di Kabinet Prabowo
Buat ringkasan dengan AI
Partai Nasional Demokrat (NasDem) tidak mengajukan perwakilan atau kadernya untuk menduduki kursi menteri di kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski tidak mengirim sosok kader untuk duduk di pos menteri, NasDem tetap bagian dari Koalisi Indonesia Maju.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, NasDem siap mendukung dan mengamankan jalannya pemerintahan Prabowo. Ketidakhadiran NasDem dalam susunan kabinet tidak berarti partai yang dipimpin oleh Surya Paloh tersebut tidak akan terlibat dalam pemerintahan Prabowo di masa mendatang.
"NasDem tidak mengajukan daftar untuk duduk di kementerian, tapi Nasdem mengatakan bagian dari koalisi," kata Muzani kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (14/10).
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menegaskan absensi NasDem dalam kabinet tidak sama dengan ketidakterlibatan mereka dalam mendukung agenda pemerintahan Prabowo. "Tidak masuk atau tidak ambil bagian dari susunan kabinet tidak berarti lantas tidak menjadi bagian dari pemerintah," ujar Muzani.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa memastikan partainya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Sikap itu menurut Saan tak berhubungan dengan keputusan partai yang telah mengambil sikap tak akan masuk di kabinet pemerintahan ke depan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengatakan, sejak awal Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh telah menyatakan komitmen partai mendukung pemerintahan Prabowo - Gibran.
Di sisi lain, Saan mengatakan, langkah partainya berada di luar pemerintahan bukan berarti memilih sebagai pihak yang akan berseberangan dengan presiden. Menurutnya, sikap NasDem tak berunah terhadap Prabowo - Gibran.
"Enggak, enggak ada oposisi. Kami tetap dalam barisan pemerintahan Pak Prabowo-Pak Gibran. Jadi kami men-support dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keputusan, kebijakan, dan program pemerintahan Pak Prabowo," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).
Saan juga membantah adanya tawaran terkait posisi strategis untuk lembaga negara lain untuk partainya. Saat ini salah satu posisi yang disebut-sebut akan menjadi jatah NasDem adalah posisi Kejaksaan Agung.
