Profil Diana Kusumastuti, Pejabat Eselon I PUPR yang Masuk Kabinet Prabowo
Buat ringkasan dengan AI
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti menjadi kandidat wakil menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Diana menyambangi kediaman Prabowo Subianto dengan gaya khasnya, yakni kacamata baca yang digantung di atas kepala. Diana menjadi salah satu dari 58 orang yang berkunjung ke kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Saya diminta untuk membantu beliau di dalam pemerintahan beliau, terkait sama infrastruktur lah. Posisinya lihat nanti ya," kata Diana di luar kediaman Prabowo, Jakarta, Selasa (15/10).
Pejabat kelahiran 1967 di Surakarta ini menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Diponegoro hingga lulus pada 1991. Sebelum bergabung di Kementerian PUPR pada 1993, Diana sempat bekerja di perusahaan kontraktor dan menjadi konsultan interior.
Jabatan pertama Diana di Kementerian PUPR adalah pegawai di Direktorat Bina Program sebelum menjadi Direktur Bina Penataan bangunan pada 2019. Diana resmi dilantik menjadi Direktur Jenderal Cipta Karya pada akhir 2020 setelah dinobatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Teladan pada Anugerah ASN 2020 oleh Kementerian PAN-RB.
Berperan Bangun IKN
Ia mulai banyak mendapatkan sorotan media usai ikut dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Beberapa kali, Diana mendampingi Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk meninjau pembangunan proyek ibu kota baru.
Salah satu proyek monumental yang digarapnya adalah pembangunan Istana Negara dan juga Istana Garuda yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di IKN.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan Diana telah menciptakan banyak karya di Direktorat Cipta Karya.
Beberapa karya yang dimaksud Endra adalah persiapan infrastruktur Asian Games 2018 Jakarta Palembang, renovasi Masjid Istiqlal, persiapan infrastruktur Konferensi Tingkat Tinggi G20, persiapan infrastruktur FIFA World Cup U-17, dan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara.
Endra menyampaikan pimpinan Kementerian PUPR hanya satu kali ditempati oleh orang luar kementerian, yakni Erna Witoelar. Erna tercatat menjadi Menteri permukiman dan Pengembangan Wilayah selama 11 bulan yang berakhir pada 23 Juli 2001 dalam Kabinet Persatuan Nasional.
Dengan demikian, hanya satu orang dari 25 mantan pimpinan Kementerian PUPR yang berasal dari luar Kementerian PUPR. Endra menilai hal tersebut disebabkan oleh sifat Kementerian PUPR yang menuntut keahlian teknis.
"Pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum itu pilihannya Pak Presiden. Saya kira, kami sebagai birokrat siap dipimpin siapapun," kata Endra di kantornya, Selasa (15/10).
