Kepala Bappenas Sebut Rencana Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Tak Berlanjut
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoafra mengatakan rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) niscaya tidak akan dilanjutkan.
Suharso menyebut urusan penerimaan negara dapat dikelola dan ditugaskan oleh wakil menteri keuangan. Menurut Suharso, pembahasan mengenai pembentukan BPN untuk pemerintahan mendatang sudah tak berlanjut.
"Saya kira dengan ada wakil menteri yang memang ditugaskan dalam penerimaan negara, maka saya kira masih akan tetap begitu," kata Suharso saat ditemui di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (18/10).
Badan Penerimaan Negara sebelumnya diproyeksikan menjadi institusi baru hasil pemisahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan. Pembentukan BPN ini bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak dari produk domestic bruto (PDB).
Narasi pembentukan BPN yang memisahkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai di masa pemerintahan Prabowo kelak juga pernah mendapat bantahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Pak Prabowo bicara tentang Kementerian Keuangan sebagai satu kementerian,” kata Sri Mulyani setelah selesai bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Senin (14/10).
Ia juga mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Prabowo kemarin tidak membahas mengenai pembentukan BPN. “Tidak ada,” ujarnya.
Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk BPN turut mendapat tanggapan dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Dalam laporan IMF pada 7 Agustus 2024, badan keuangan internasional itu mengingatkan pemerintah Prabowo agar berhati-hati dalam membentuk BPN nantinya.
Kekhawatiran ini muncul karena pemerintahan baru diperkirakan bakal menanggung anggaran yang lebih besar atau mahal untuk membentuk BPN. “Rencana untuk membentuk BPN harus dirancang dengan hati-hati karena restrukturisasi tersebut terbukti mahal,” tulis IMF dalam laporan 2024 Article IV Consultation dikutip Senin (12/8).
