Prabowo Tunjuk Basuki Pimpin Otorita IKN, Infrastruktur Ditarget Rampung 4 Tahun
Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Basuki Hadimuljono untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa presiden telah menyetujui Basuki untuk mengisi posisi Kepala OIKN.
"Pak Basuki diminta melanjutkan lagi," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Minggu (27/10).
Meski sudah menujuk dan memberikan penugasan pada Basuki untuk menjabat sebagai Kepala OIKN, Prasetyo mengaku belum mengetahui soal rencana pelantikan Kepala dan Wakil Kepala OIKN ke depan. Dia mengatakan rencana pelantikan pejabat setingkat menteri itu masih dalam proses penyusunan.
"Pelantikan belum," ujar Prasetyo Hadi.
Basuki Hadimuljono merupakan eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) saat masa Pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Basuki mulai menjabat sebagai Kepala OIKN Sejak 3 Juni 2024, menggantikan posisi yang dilepas oleh Bambang Susantono karena mengundurkan diri.
Lebih jauh, Prasetyo Hadi menjelaskan, pembangunan IKN merupakan salah satu proyek yang menjadi perhatian serius Presiden Prabowo. Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah kini memasang target paling lama 4 tahun untuk menyelesaikan infrastruktur pendukung lembaga eksekutif dan yudikatif di ibu kota baru.
"Pak Prabowo berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai siap dipergunakan. Disampaikan 3-4 tahun itu adalah target yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif dan yudikatif," ujar Alumnus SMA Taruna Nusantara itu.
Sebelumnya, Prabowo berkomitmen melanjutkan mega proyek IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Prabowo mengatakan tekad tersebut ditunjukan lewat komitmen sebagai salah satu investor di proyek bandar baru.
"Salah satu investor di sini (IKN), saya sendiri sebagai pengusaha," kata Prabowo kepada wartawan di sela-sela mengunjungi Embung MBH di IKN, Senin (12/8).
Meski mengakui pemindahan ibu kota baru merupakan proyek jangka panjang, Menteri Pertahanan itu memproyeksikan kawasan IKN sudah dapat berfungsi baik dalam kurun waktu 4-5 tahun ke depan. Ia pun bertekad untuk berkantor di IKN apabila nantinya sudah resmi menjadi ibu kota negara.