Sekjen OECD Temui Prabowo Bahas Aksesi Indonesia
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Prabowo Subianto menerima lawatan Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Mathias Cormann, di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (28/11). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto turut mendampingi Mathias Cormann dalam pertemuan dengan Prabowo.
Airlangga mengatakan, pertemuan antara Mathias Cormann dan Prabowo kali ini merupakan bagian dari proses aksesi keanggotaan Indonesia di OECD.
"Pada prinsipnya, pertemuan untuk menyampaikan report mengenai progres Indonesia," kata Airlangga saat ditemui wartawan seusai pertemuan.
Menurut Airlangga, pertemuan tersebut juga membahas soal tindak lanjut laporan 'The OECD Economic Survey of Indonesia 2024' yang diluncurkan di Kementerian Keuangan pada 26 November lalu.
Survei Ekonomi OECD adalah publikasi rutin OECD hasil dialog kebijakan antara OECD dengan para pembuat kebijakan senior dari negara-negara maju dan berkembang termasuk Indonesia. Laporan itu mencakup aspek makroekonomi, tenaga kerja, sosial, investasi, perdagangan, lingkungan hidup, dan isu kebijakan lainnya.
Airlangga menambahkan, laporan OECD itu memuat sejumlah masukkan dan saran untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja pemerintah di berbagai sektor, termasuk sektor digital, serta program prioritas lainnya seperti ketahanan pangan dan energi hingga makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil.
Hasil saran juga memuat perbandingan berbasis data dari 38 negara anggota OECD yang berguna sebagai referensi bagi Indonesia untuk meningkatkan efektivitas kebijakan terkait.
"Jadi rekomendasinya, mereka sudah mengevaluasi bahwa capaian proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,2% di 2025 itu dapat dicapai. Namun mereka juga ada catatan untuk ke depannya yang juga bisa dipelajari ke depan," ujar Airlangga.
Perjalanan Indonesia Masuk OECD
Upaya Indonesia untuk bergabung menjadi anggota negara OECD telah mulai sejak era Pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya mengatakan Indonesia butuh waktu sekitar tiga sampai empat tahun untuk menjadi anggota OECD.
Airlangga menyatakan pemerintah telah menggodok project management office (PMO) di bawah supervisi Kementerian Koordinator Perekonomian. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses aksesi OECD.
Dalam proses aksesi, Indonesia wajib menyampaikan initial memorandum untuk memenuhi standar dan persyaratan keanggotaan OECD. Dokumen tersebut bakal berisi informasi mendetail tentang kebijakan ekonomi, praktik pemerintahan hingga kerangka hukum negara.
Proses aksesi ini tidak hanya berfokus pada penyesuaian kebijakan dan regulasi, tetapi juga melibatkan penilaian menyeluruh oleh OECD untuk memastikan bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari komunitas internasional yang bekerja sama dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, politik dan lingkungan.
Ada 26 kebijakan lintas sektor Indonesia yang harus diselaraskan dengan OECD. Di antaranya ekonomi digital, keuangan, ekonomi, anti korupsi, hingga regulasi persaingan usaha yang sehat. Indonesia diberi waktu 280 hari atau sekitar 9 bulan untuk menyusun dokumen initial memorandum tersebut.
"Sesudah aksesi ini proses selanjutnya adalah Indonesia membuat initial memorandum," kata Airlangga di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (16/5).
Saat ini OECD beranggotakan 38 negara. Selain itu, OECD juga mencatat ada delapan negara yang mengajukan permohonan ikut serta dan sedang dalam proses aksesi. Delapan negara tersebut adalah Indonesia, Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Romania dan Thailand.
Adapun Indonesia telah menjadi mitra kunci OECD sejak 2007 bersama dengan Brasil, China, India, dan Afrika Selatan. Indonesia menjadi negara kandidat aksesi pertama dari Asia Tenggara pada Februari 2024.
