Prabowo Lempar Wacana Gubernur Dipilih DPRD, Begini Respons KPU hingga DPD

Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin tak mau mengomentari usulan tersebut. Afifuddin mengatakan lembaganya akan mengikuti saja aturan yang berlaku.

"Kami sebagai penyelenggara, dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja," kata Afifuddin, dalam konferensi pers, di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (13/12).

Afif mengatakan, diskusi mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukanlah hal yang baru. Namun, Afif mengatakan, KPU sebagai penyelenggara pemilihan menjalankan amanat undang-undang.

Ia mencontohkan saat bergulir isu perubahan sistem pemilihan legislatif dari proporsional terbuka menjadi tertutup, KPU tak ikut berpendapat. Pada akhirnya, KPU mengikuti aturan yang ada. 

Di sisi lain, Afif menyoroti revisi UU Pemilu dan UU Pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025 DPR RI. Afif berpandangan, hal ini dapat menjadi waktu yang pas untuk membahas segala evaluasi dalam proses pemilihan.

Pilkada Gubernur Dinilai Tak Relevan

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin sepakat dengan usulan Prabowo, namun untuk tingkat Gubernur. Sedangkan pilkada kabupaten/kota menurutnya masih perlu dilaksanakan secara langsung.

Sultan Najamudin menilai pemilihan gubernur menjadi tidak relevan mengingat posisi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. “Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati," kata Sultan dalam keterangannya, Jumat (13/12).

Menurut Sultan, apa yang disampaikan Prabowo merupakan kekhawatiran banyak pihak dengan proses Pilkada yang dinilai semakin tidak efisien. Sultan mengatakan pernah menyinggung isu ini dengan Prabowo dalam beberapa pertemuan.

Ia juga berpandangan, Pilkada langsung tak menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat dalam Pilkada. Hal itu dibuktikan dengan rendahnya partisipasi masyarakat di Pilkada 2024.

Sebelumnya, Prabowo mewacanakan agar kepala daerah dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Prabowo mencontohkan sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, hingga India yang dinilainya lebih efisien karena DPRD yang melakukan pemilihan kepala daerahnya. 

Menurut Prabowo, nantinya, anggaran negara untuk Pilkada dapat dialihkan untuk keperluan lainnya. "Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi," Kata Prabowo saat berpidato di acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12).

Dalam pidatonya itu, Prabowo juga menyoroti biaya politik yang dikeluarkan para kontestan di gelaran Pilkada. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Ia lalu bertanya pada para elit politik yang hadir dalam acara itu.

Prabowo mengajak seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik yang hadir, untuk memperbaiki sistem politik yang menghabiskan puluhan triliun dalam satu-dua hari setiap penyelenggaraan pemilu. Dia menyebut uang yang dikeluarkan untuk biaya pemilu bisa digunakan untuk memberikan akan-anak makan, memperbaiki sekolah, hingga memperbaiki irigasi.

"Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum yang ada di sini, sebetulnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, bagaimana?" tanya Prabowo.

Dia pun meminta para politisi untuk tidak terlalu mendengarkan saran-saran konsultan asing yang biasanya salah satu contohnya menyarankan agar penyelenggaraan pilkada dilakukan berbulan-bulan. Prabowo kemudian menyampaikan sebagai pemimpin Koalisi Indonesia Maju dirinya membebaskan seluruh partai untuk mencalonkan kandidat kepala daerah masing-masing. 

Menurut Prabowo meskipun ada menang dan kalah, namun tidak menjadi masalah. Yang terpenting, kata Prabowo, seluruh pemimpin dapat memberikan yang terbaik untuk rakyatnya.