Waspada! Indonesia Negara Kedua Paling Rawan Gempa dan Tsunami
Membuat ringkasan dengan AI
Indonesia merupakan negara kedua dari 193 negara di dunia, yang paling berisiko terkena bencana seperti gempabumi dan tsunami. Oleh sebab itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengusulkan standar peringatan dini tsunami ISO 22328-3 untuk diterapkan di Indonesia.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan kesimpulan tersebut didapatkan dari laporan World Risk Report 2023 yang dirilis Bündnis Entwicklung Hilft dan IFHV of the Ruhr-University Bochum. Indonesia rawan gempa dan tsunami karena terletak di antara lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia.
Kejadian gempabumi dan tsunami Aceh pada 2004 silam yang menelan korban jiwa hingga ratusan ribu jiwa menjadi pijakan bagaimana sistem peringatan dini tsunami harus dibangun. Pemerintah Indonesia telah membangun sistem peringatan dini tsunami yang diresmikan pada tahun 2008.
"Namun, beberapa kejadian tsunami seperti tsunami Palu 2018 mengungkap perlunya mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan kesiapsiagaan dan ketahanan Masyarakat,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/12).
BMKG mengusulkan standar peringatan dini tsunami ISO 22328-3 untuk diterapkan di Indonesia. Standar tersebut sudah diterapkan secara global.
ISO 22328-3 telah diperkenalkan sebagai pedoman komprehensif untuk menerapkan sistem peringatan dini tsunami (TEWS) berbasis masyarakat. Standar ini akan memberikan kerangka kerja terstruktur yang dapat diterapkan baik bagi masyarakat maupun sektor swasta di daerah rawan tsunami, sehingga mendorong pengembangan TEWS yang dikelola masyarakat secara lokal.
Dwikorita mengatakan usulan tersebut dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Universitas Gajah Mada (UGM) dan pakar terkait. Standar tersebut menekankan lima komponen utama yaitu penilaian risiko, penyebaran dan komunikasi pengetahuan, layanan pemantauan dan peringatan, peningkatan kemampuan respon, dan komitmen berkelanjutan dari pihak berwenang dan masyarakat.
"Pada akhirnya, ISO 22328-3 melengkapi program Tsunami Ready UNESCO-IOC dan bertindak sebagai instrumen praktis untuk membangun TEWS berbasis masyarakat dalam batasan dan konteks lokal," ujar Dwikorita
Dengan mengintegrasikan pedoman ISO 22328-3, Dwikorita mengatakan, masyarakat dan entitas sektor swasta khususnya yang bergerak pada infrstruktur strategis seperti bandara, pelabuhan, dapat meningkatkan manajemen keselamatan dan memastikan standar profesional dalam pengurangan risiko tsunami.
“Sekretariat ISO telah menerbitkan standar ini, kesesuaiannya dengan praktik lokal telah terbukti memberdayakan masyarakat untuk mengurangi risiko dan kerentanan, serta memperkuat kesiapan mereka terhadap tsunami,” ujarnya.
