Indonesia - Qatar Teken MoU Bangun 1 Juta Hunian Vertikal di Lahan Milik Negara
Membuat ringkasan dengan AI
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pengembangan proyek hunian vertikal 1 juta unit. Penandatangan kerja sama dilakukan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (8/1).
Penandatangan dokumen dari pihak Indonesia diwakili oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara). Sementara pihak Qatar diwakili oleh Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan dan Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani.
Selain Ara, pengesahan MoU tersebut juga disaksikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi Rosan Roeslani dan Menteri BUMN Erick Thohir. Turut hadir Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah dan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.
Ara menyampaikan bahwa lahan pembangunan 1 juta unit hunian itu akan dibangun di sejumlah lahan milik negara seperti yang berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI), Perumnas. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah bidang tanah di Kemayoran dan Senayan Jakarta Pusat milik Kementerian Sekretariat Negara.
Pemerintah juga akan memanfaatkan sejumlah bidang tanah milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di Kalibata, Jakarta Selatan. "Kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat agar bisa memahami aturan di Indonesia," kata Ara dalam konferensi pers seusai penandatanganan MoU.
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa MoU ini merupakan kerja sama antar pemerintahan Indonesia dengan Qatar. Dia mengatakan pemerintah telah menyiapkan lahan yang tidak dimanfaatkan (idle) untuk menjadi bagian lahan pembangunan 1 juta unit hunian.
"Karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," kata Hashim pada kesempatan serupa.
Di sisi lain, Ara enggan memberikan keterangan lanjutan ihwal besaran nilai proyek maupun investasi dari Qatar ihwal pembangunan 1 juta unit hunian tersebut. Ia hanya menyampaikan bahwa pembangunan hunian itu juga bakal menyasar sejumlah daerah di sekitar Jakarta seperti Banten, Jawa Barat.
"Juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup kerja sama ini untuk membangun di kota kelihatannya. Ini kan masih MoU dan mesti ditindaklanjuti agar jadi kenyataan," ujar Ara seusai konferensi pers.
Politisi Partai Gerindra itu menyatakan pemerintah telah menyiapkan ribuan hektare untuk pelaksanaan program 1 juta unit hunian. Luasan lahan tersebut utamanya berasal dari tanah BUMN, Kementerian Sekretariat Negara, DJKN dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa proyek kerja sama ini merupakan upaya untuk mengatasi persoalan tempat tinggal di wilayah perkotaan. Pemerintah berharap proyek tersebut dapat mengurangi wilayah dan daerah kumuh di perkotaan. "Satu juta unit ini komitmen yang lebih ke rusun dulu ya. Vertical housing," kata Fahri.
Dia menyampaikan bahwa persoalan yang menyangkut soal teknis, biaya, dan desain pembangunan masih dalam proses pembahasan. "Teknisnya tentu akan dibentuk perusahaan teknis joint venture," ujar Fahri.
