PDIP Ungkap Riwayat Rencana Pertemuan Prabowo-Mega, Digagas Sejak Oktober 2024

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengungkap potensi pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Menurut Basarah, pelaksanaan pertemuan bakal ditentukan oleh faktor Presiden ke-1 RI Soekarno. 

Basarah menjelaskan, rencana pertemuan dan silaturahmi antara Megawati dan Prabowo sudah digagas melalui kader-kader Gerindra dan PDIP. Sinyal pertemuan menurut dia ditunjukkan yang disampaikan langsung oleh Mega. 

“Pesan Ibu Mega diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI," kata Basarah dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu (15/1). 

Dia mengungkapkan salah satu amanat Megawati yang sudah disampaikan kepada Muzani saat itu adalah kesediaan untuk bertemu Prabowo setelah pelantikan menteri kabinet. Menurutnya, hal itu memberikan pesan yang kuat bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo secara langsung tak berkaitan dengan kursi kabinet. 

Selain itu, Megawati juga menjelaskan alasannya bersedia bertemu Prabowo lantaran tak punya masalah dan tetap bersahabat baik dari sejak dulu hingga saat ini. "Jadi sebenarnya, kesediaan Ibu Mega untuk bertemu Pak Prabowo bukan baru kali ini saja dikemukakan. Pesan bahwa Bu Mega bersedia untuk bertemu dengan Pak Prabowo sudah beliau sampaikan jauh hari sebelumnya," ujar Basarah. 

Ia menjelaskan, kerekatan hubungan Megawati dan Prabowo bertambah kuat ketika dirinya melaporkan hasil pertemuan Pimpinan MPR 2019-2024 dengan Prabowo pada 30 September 2024 di ruang kerja Menteri Pertahanan. Pada saat itu sepuluh orang pimpinan MPR yang dipimpin Bambang Soesatyo menyampaikan surat pimpinan MPR kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Basarah mengatakan surat itu berisi permohonan tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno setelah pimpinan MPR membuat surat penegasan tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Surat dari MPR juga berisi penegasan bahwa tuduhan Presiden Soekarno telah mendukung pemberontakan G30S/PKI tidak pernah dibuktikan dan batal demi hukum.

Menurut Basarah, Prabowo saat itu merespons surat pimpinan MPR. Ia pun mengatakan, tak bisa memproses hal-hal yang berkaitan dengan Bung Karno tanpa adanya surat dari MPR. Bahkan Prabowo menitipkan pesan untuk Megawati dan Guntur Soekarno Putra bahwa dirinya adalah seorang pengagum dan pencinta Bung Karno.

"Pak Prabowo kemudian menunjuk tangannya ke arah meja kerja utama beliau sebagai Menhan RI yang di belakangnya terdapat lukisan besar Bung Karno sedang menunggang kuda," ungkap Basarah.

Seluruh hasil pertemuan dan pembicaraannya bersama Pimpinan MPR lainnya dengan Prabowo tersebut kemudian dilaporkan kepada Megawati. Sejak saat itulah Megawati sudah ingin bertemu langsung dengan Prabowo untuk mengucapkan terima kasih atas respons yang begitu baik beliau tentang pemulihan nama baik Bung Karno.

Namun, ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo tersebut akhirnya baru disampaikan dalam pidato resmi HUT PDI Perjuangan ke-52, Sabtu (11/1). "Dengan demikian, menurut saya, faktor Bung Karno lah yang akan mempertemukan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, selain faktor persahabatan mereka berdua yang sangat baik," tuturnya.

Di luar faktor tersebut, alasan lain yang membuat Megawati bersedia bertemu Prabowo adalah karena Megawati sangat concern dalam memikirkan perkembangan situasi global dan potensi krisis dunia akibat perang antarbangsa dan krisis lingkungan hidup serta krisis pangan dunia akibat pemanasan global.

"Bu Mega mengkhawatirkan berbagai krisis dunia itu akan berdampak langsung terhadap nasib rakyat dan bangsa Indonesia," tambah Basarah.

Ia pun optimistis terjadi pertemuan antara Megawati dengan Prabowo untuk membahas nasib dan masa depan Indonesia.