Soal Kepastian Koalisi Permanen, Gerindra Serahkan pada Pimpinan Parpol KIM Plus

Ade Rosman
18 Februari 2025, 16:03
gerindra, koalisi permanen, prabowo
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Ringkasan

  • Setidaknya 18 orang tewas dan banyak lainnya terluka dalam insiden berdesak-desakan di stasiun kereta api New Delhi akibat kerumunan penumpang yang berebut menaiki kereta menuju festival Maha Kumbh.
  • Korban termasuk 10 perempuan dan tiga anak-anak, dan banyak dari mereka adalah peziarah yang akan menghadiri festival tersebut.
  • Pemerintah India masih menyelidiki insiden tersebut dan telah mengirim kereta khusus untuk mengevakuasi penumpang.
! Ringkasan ini dihasilkan dengan menggunakan AI
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk koalisi permanen untuk menciptakan stabilitas politik.

Muzani mengatakan, ajakan itu dilontarkan Prabowo pada para Ketua Umum partai Koalisi Indonesian (KIM) Plus untuk mencapai kepastian politik. Muzani mengatakan, hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait gagasan itu.

"Selanjutnya tentu saja gagasan itu terserah kepada bagaimana para pemimpinan politik-politik itu menyikapi dan mengambil keputusan atas hal tersebut," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Ia mengatakan, gagasan serupa muncul tak hanya di era Prabowo, namun dalam setiap pemerintahan. Muzani mengatakan, wacana pembentukan koalisi permanen itu muncul karena dirasa perlunya sebuah kerja sama politik jangka panjang.

"Sebagai sebuah gagasan itu adalah gagasan yang bagus, gagasan yang genuine, yang diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik dan stabilitas bagi pemerintahan," kata Muzani 

Di sisi lain, ia juga menjawab kekhawatiran akan tak adanya pengawas jika koalisi gemuk terbentuk. Menurutnya, untuk menerapkan check and balances tak hanya bisa dilakukan oleh partai politik.

"Tidak harus dari partai politik bahwa umpamanya ada partai politik yang mengambil posisi itu, tentu saja, silakan saja itu bergantung kepada pimpinan dan kebijakan dari pimpinan partai itu," kata Muzani.

Prabowo melontarkan ide tersebut saat menggelar silaturahmi Koalisi Indonesia Maju di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta KIM Plus menjadi koalisi permanen untuk mendukung pemerintah hingga 2029. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, dalam pertemuan, Prabowo meminta persatuan dijalin untuk menjaga jalannya pemerintahan.

"Tentu PKB menyambut baik koalisi permanen menjadi penguatan dan percepatan pembangunan," kata Muhaimin di pelataran gerbang kediaman Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jumat (14/2) dikutip dari Antara.

Hal yang sama disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. Dia mengatakan Prabowo memang meminta ada koalisi permanen. "Lanjut dan selama-lamanya," kata Raja Juli.


Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Ade Rosman

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...