Kader PSI Ramai Masuk FOLU Net Sink Kemenhut di Tengah Efisiensi Anggaran


Banyaknya kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang masuk ke dalam struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 menuai kritik.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, meminta diutamakannya transparansi dalam praktiknya. Apa lagi, hal ini beriringan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
"Apalagi di tengah Presiden melaksanakan efisensi anggaran, tentu informasi pengangkatan pejabat dengan gaji fantasis akan menjadi sorotan publik," kata Daniel dalam keterangannya, Jumat (7/3).
Ia mengatakan, jangan sampai pengangkatan sejumlah kader PSI ini dinilai masyarakat kental dengan konflik kepentingan. Menurutnya, seharusnya, rekrutmen pegawai atau pejabat didasarikeahliannya. "Jangan sampai FOLU Net Sink Jadi 'proyek basah'," kata Daniel.
Ia mengatakan, program ini akan menjadi ujian bagi Indonesia dalam memenuhi komitmen iklim global. Daniel mengatakan, jika program penting ini dikelola dengan sembarangan, maka target netral karbon 2030 hanya akan jadi ilusi.
Ia mengatakan, publik harus terus mendesak transparansi karena krisis iklim tidak bisa ditawar. Ia juga menjanjikan meminta pertanggungjawaban Menteri Kehutanan Raja Juli Antono.
"Nanti dalam rapat dengan komisi IV akan diperdalam terkait dengan pengawasan terhadap penggunaan dana dari kegiatan FOLU Net Sink tersebut," kata Daniel.
Ia mengatakan, selama ini tidak ada penjelasan terkait kegiatan apa yang dijalankan terutama oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
"Kita ingin dana dari BPDLH dimanfaatkan untuk menguasai persoalan kerusakan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, memberi dana bagi masyarakat yang memang menjaga hutan," katanya.
Masuknya sejumlah kader PSI tersebut diketahui publik usai beredarnya surat Keputusan Menteri (Kepmen) No. 32 Tahun 2025 terkait struktur Organisasi Operation Management Office Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Sejumlah kader PSI yang masuk dalam kepengurusan itu di antaranya Andy Budiman sebagai dewan penasihat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.
Lalu, Sigit Widodo sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membenarkan SK Menteri Kehutanan No. 32 per tanggal 31 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.234 tahun 2024.
"Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat," kata Raja Juli dalam keterangannya, Kamis (6/2).
Ia mengatakan, OMO terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dapat membantu kementerian untuk mencapai target Indonesia FOLU Net Sink 2030. Ia juga mengklaim, keberadaan rekan-rekan separtainya tak dibiayai oleh APBN.
"Pembiayan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra," kata dia.