Puluhan Sekolah Rakyat Beroperasi Juli, Butuh Biaya Rp 100 M Tiap Sekolah

Pemerintah menghitung kebutuhan untuk pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat rata-rata mencapai Rp 100 miliar per sekolah. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan, sementara ini ada 53 lokasi yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

Lokasi itu merupakan gabungan dari 41 sentra atau balai pendidikan milik Kementerian Sosial, 9 sentra pendidikan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 1 di Sumatera Barat dan 2 fasilitas dari Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur.

Muhaimin mengatakan 41 aset Kementerian Sosial punya daya tampung hingga 2.546 siswa. "Yang sudah siap ada 50-an sekolah, dan kemungkinan bisa bertambah," kata Muhaimin di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (10/3).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan bahwa seleksi penerimaan calon murid Sekolah Rakyat akan mulai dibuka pada April mendatang dan beroprasi pada Juli.

Penjaringan calon murid Sekolah Rakyat akan difokuskan pada masyarakat berpenghasilan ekonomi terendah pada desil 1 dan 2 sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kami prioritaskan yang punya minat sekolah, setelah itu ada tes kemampuan akademik,” kata Gus Ipul pada kesempatan serupa.

Sekolah Rakyat akan menyediakan sarana pendidikan tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Layanan tingkat pengajaran akan diperluas secara bertahap pada Sekolah Dasar atau SD dan Sekolah Menengah Pertama atau SMP.

Sekretaris Jenderal Nahdlatul Ulama (NU) itu menekankan bahwa para siswa Sekolah Rakyat bisa bersekolah secara gratis tanpa pungutan biaya. Selain mendapat layanan pendidikan, para siswa nantinya juga akan mendapatkan layanan asrama, buku, seragam, hingga makan gratis.

Gus Ipul mengatakan saat ini pemerintah sedang mengupayakan pengadaan tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat berasal dari guru berstatus aparatur sipil negara (ASN). Ia juga telah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti agar bisa menyiapkan guru.

Selain itu, Kementerian Sosial juga berkoordinasi dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk rumusan kurikulum. “Lalu untuk sarana prasarananya ada di Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Gus Ipul.

Sedangkan Abdul Mu’ti memproyeksikan ada kebutuhan sekitar 60 ribu guru untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat. Dia menyampaikan sistem pengadaan guru Sekolah Rakyat mengombinasikan dua skema, yakni mendistribusikan guru yang sudah ada dan rekrutmen baru. "Ada kebutuhan 60 ribu guru," kata Abdul Mu'ti.

Adapun salah satu Sekolah Rakyat yang akan beroperasi ini berlokasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Sekolah Rakyat yang dibangun nantinya menyerupai sekolah asrama atau boarding school sehingga tidak hanya gratis namun juga bisa menjamin asupan gizi para murid.