Wacana Reshuffle Menguat, PDIP Potensi Masuk Kabinet Usai Pertemuan Prabowo Mega
Membuat ringkasan dengan AI Isu reshuffle kabinet kembali muncul setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4).
Pertemuan keduanya dinilai menunjukkan adanya kesepakatan politik yang signifikan. Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menduga salah satu hasil persamuhan adalah kemungkinan PDIP masuk kabinet.
"Sangat mungkin kader PDIP akan masuk ke kabinetnya Prabowo, dan Prabowo mungkin saja akan hadir di acara Kongres PDIP," kata Hendri dalam keterangan tertulis, Kamis (10/4).
Hendri juga mengatakan suasana pertemuan Prabowo dengan Megawati digagas dalam situasi yang tampak mendesak. "Dilakukan malam hari, seperti tak bisa menunggu pagi, tapi setiap silaturahmi adalah baik," katanya.
Baik Prabowo maupun PDIP dan Megawati sebenarnya telah merencanakan persamuhan sejak sebelum pelantikan Presiden. Hendri menduga proses tersebut memakan waktu karena dinamika hubungan Mega dengan Presiden ke-7 Joko Widodo.
"Soal berapa menteri PDIP yang masuk kabinet atau jabatan lain, kita lihat nanti.
Namun, PDIP membantah pertemuan keduanya membahas kemungkinan masuk kabinet. Politikus PDIP Guntur Romli mengatakan partai berlambang banteng tersebut tetap akan berada di luar pemerintahan.
"Beliau dan PDI Perjuangan siap membantu Presiden Prabowo namun tetap berada di luar pemerintahan," kata Guntur kepada Katadata.co.id, Kamis (10/4).
Dia mengatakan, dukungan akan diberikan kepada program Prabowo yang berpihak kepada masyarakat banyak. Sedangkan kritik akan disampaikan untuk mencari solusi dan tak berlandaskan kebencian.
"Ibarat kerja gotong royong, semua ada peran sendiri, termasuk di dalam dan di luar pemerintahan," kata Guntur.
Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan dalam pertemuan, Megawati menyatakan mendukung pemerintah, namun tak akan masuk koalisi.
"Jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam koalisi," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4).
Sebelumnya, media asing menuliskan kabar rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle sejumlah menteri dalam beberapa bulan mendatang. Hal ini terjadi karena kinerja yang kurang memuaskan dan adanya tekanan politik dari mitra koalisi.
Dikutip dari The Straits Times, media Singapura, lingkaran dalam Prabowo menyarankan Presiden agar mengganti elemen lemah dalam pemerintahan. Hal ini agar Prabowo bisa mempercepat pemenuhan janji kampanye.
Tiga pejabat pemerintah mengatakan seorang menteri bidang ekonomi masuk radar menjadi salah satu nama yang mungkin dicopot dari Kabinet.
Wacana pencopotan ini dilakukan di tengah pelemahan ekonomi, penurunan belanja konsumen, turunnya pendapatan negara, hingga jatuhnya indeks saham Indonesia. “Tidak ada kerja sama tim yang baik,” kata seorang sumber pemerintah kepada The Straits Times seperti ditulis pada Kamis (10/4).
Meski demikian, belum ada jawaban dari pihak pemerintah terkait kabar terbaru ini. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi maupun Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto belum merespons informasi tersebut.
Prabowo sejauh ini baru melakukan satu kali reshuffle. Ia mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto pada 19 Februari 2025.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
