Prabowo Panggil Menteri dan Kapolri, Seskab Teddy Bantah Terkait Reshuffle

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit ke ke Istana Kepresidenan dalam Waktu dua hari berturut-turut. Beredar kabar pemanggilan keduanya terkait dengan reshuffle atau pergantian kabinet.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menepis rumor pemanggilan kedua pejabat itu terkait dengan perombakan Kabinet Merah Putih.

Teddy mengatakan pertemuan Prabowo dan Budi Gunadi pada Selasa (3/6), membahas strategi pemerintah menambah jumlah dokter, dan meningkatkan kesejahteraan dokter.

“Pertemuan Bapak Presiden Prabowo dengan Menteri Kesehatan membahas penambahan jumlah dokter, dan (meningkatkan) kesejahteraan dokter, tidak membahas reshuffle," kata Teddy saat dihubungi di Jakarta, Rabu (5/6).

Rapat terbatas antara Presiden dan Menkes berlangsung kurang lebih selama 2,5 jam. Teddy mengikuti rapat tersebut.

Usai pertemuan, Budi Gunadi juga menanggapi pertanyaan wartawan mengenai isu reshuffle.

"Wah itu haknya beliau. Tanya Beliau (Presiden, red.) ya," kata Menkes menjawab pertanyaan wartawan.

Kabar Pergantian Kapolri

Seskab Teddy juga membantah isu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan digeser. Teddy mengatakan Listyo menghadap Prabowo untuk memberikan laporan bulanan pada Rabu (4/6).

"Kemarin baru saja (Kapolri Listyo) menghadap Pak Presiden, memberikan laporan bulanan seperti biasanya," kata Teddy kepada wartawan.

Listyo juga akan mendampingi Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat pada Kamis, 5 Juni 2025. Rencananya Prabowo akan meninjau panen jagung di Kalimantan Barat.

Kabar bursa kursi Kapolri kembali berhembus belakangan. Sigit dilantik Presiden era Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Januari 2021 menggantikan Jenderal Idham Aziz. Jenderal Bintang empat lulusan Akpol 1991 ini lahir di Maluku pada 5 Mei 1969.

Jabatan Sigit tersisa dua tahun lagi, yakni batas usia pensiun Polri adalah 58 tahun. Meski demikian, jika ia diganti maka otomatis Jenderal Sigit akan memasuki masa pensiun.

Saat ini terdapat 11 Perwira Tinggi (Pati) polisi berpangkat Komisaris Jenderal atau Komjen alias Jenderal Bintang Tiga. Jenderal Bintang Tiga Polri berpeluang naik bintang empat jika ditunjuk sebagai pemegang tongkat komando Tribrata.

Istana: Perombakan Kabinet Mungkin Saja Terjadi

Terkait kabar perombakan kabinet (reshuffle), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan mungkin saja terjadi. Presiden memiliki hak prerogatif dalam mengevaluasi kinerja para menterinya.

"Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden," ujar Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa.

Hasan mengatakan semua informasi yang beredar seputar reshuffle masih bersifat spekulasi. Selama belum ada pengumuman resmi dari Presiden mengenai reshuffle, informasi dari luar hanyalah dugaan atau aspirasi semata.

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki penilaian menyeluruh dan objektif terkait dengan kinerja para menteri, termasuk kelebihan, kekurangan, serta kebutuhan di dalam kabinet.

"Apa kelebihan? Apa kekurangan? Masih dibutuhkan atau tidak? Ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh, dan hanya Presiden yang tahu arena ini hak prerogatif Presiden," ujar Hasan.

Lebih lanjut Hasan menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan peringatan kepada siapa pun yang tidak mampu menjalankan tugas sesuai dengan mandat, tidak mendukung pemerintahan yang bersih, atau terlibat korupsi, sebaiknya mengundurkan diri sebelum diberhentikan.

"'Kan itu pernyataan Presiden kemarin. Ini peringatan secara umum, dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan kepada orang-orang atau nama-nama tertentu," pungkas Hasan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo secara tegas memperingatkan para pejabat yang tidak mampu menjalankan amanah agar segera mundur dari jabatannya sebelum diberhentikan.

"Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," kata Prabowo dalam amanatnya saat memperingati Hari Lahir Pancasila di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6).