Pengibaran Bendera One Piece jadi Kontroversi, Suara Partai Politik Terbelah

Suara partai politik terbelah menyikapi maraknya pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece. Partai yang berada dalam barisan pemerintahan menganggap bendera ini bisa menjadi ancaman. Sedangkan, kubu yang tak berada di pemerintahan menganggap bendera ini sah untuk dikibarkan. 

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira menilai pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia seharusnya tidak serta-merta dianggap sebagai tindakan makar.

Ia menilai, pengibaran bendera One Piece merupakan bentuk ekspresi masyarakat terhadap kondisi sosial-politik saat ini. "Terlalu berlebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar," kata Andreas dalam keterangannya, dikutip Senin (4/8)

Fenomena pengibaran bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami khas karakter Monkey D. Luffy dari manga dan anime One Piece belakangan marak dilakukan masyarakat. Pengibaran ini dilakukan di sejumlah titik sebagai bagian dari ekspresi menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Andreas menilai, alih-alih ditanggapi secara represif, pemerintah semestinya melihat fenomena ini sebagai bentuk kritik simbolik dari masyarakat.

"Ini lebih pada bentuk ekspresi sebagian publik yang mengenal komik One Piece untuk menunjukkan adanya hal yang kurang beres dalam sistem kekuasaan," kata dia.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini menilai, respons pemerintah yang terlalu keras justru bisa memicu sentimen negatif. "Pemerintah yang bijak tentu akan melihat ini sebagai wahana introspeksi," kata dia.

Sedangkan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, Anna Mu’awanah menyayangkan maraknya aksi pengibaran bendera One Piece di sejumlah wilayah, terlebih di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dirinya khawatir pengibaran ini menimbulkan potensi pergeseran nilai-nilai kebangsaan.

Ia berpandangan, meskipun pengibaran bendera One Piece ini tidak secara jelas menunjukkan tujuan politik, tapi menurutnya, tidak bisa menutup mata bahwa simbol ini memiliki konotasi kurang baik di beberapa negara.

"Jadi sebaiknya kita tidak mengibarkan bendera one peace, kibarkan bendera tercinta kita saja, bendera merah putih," kata Anna dalam keterangannya, Senin (4/8).

Menurutnya, semangat kemerdekaan seharusnya menjadi momentum memperkuat identitas dan kedaulatan bangsa, bukan justru membuka ruang bagi simbol-simbol asing yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

"Saya khawatir jika kita abai, hal seperti ini bisa mengikis kepekaan generasi muda terhadap simbol-simbol perjuangan dan jati diri bangsa," kata dia.

Sedangkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Daco Ahmad menganggap maraknya pengibaran bendera One Piece bisa digunakan untuk.memecah belah bangsa. "

Apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kami itu bisa memecah belah bangsa kita," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8). 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini merasa tak ada masalah dengan bendera tersebut. Namun, ia merasa ada pihak tertentu yang menunggangi pengibaran bendera tersebut.

Fenomena pengibaran bendera Jolly Roger belakangan ramai di media sosial. Dalam semesta One Piece, bendera tersebut melambangkan kebebasan dan perlawanan terhadap World Government atau lembaga fiktif yang digambarkan korup dan otoriter.