Prabowo Perintahkan Aparat Amankan Sentra Ekonomi dari Penjarahan

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan aparat untuk menjaga kawasan perdagangan dan wilayah strategis ekonomi lainnya dari potensi tindak kriminal selama aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus lalu.

Prabowo mengatakan agar Kepolisian dan TNI tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum dalam demonstrasi.

"Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta pada Ahad (31/8).

Ia mengimbau agar aspirasi disampaikan secara damai tanpa melampaui batas hukum. Prabowo menilai demonstrasi yang belakangan terjadi berpotensi mengarah pada upaya makar dan tindakan terorisme.

Pelanggaran hukum yang dimaksud mencakup perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah maupun instansi milik pribadi dan publik, hingga aksi yang menimbulkan korban jiwa. Hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya.

"Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti," katanya. 

Prabowo Temui Petinggi Parpol di Istana

Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut setelah melangsungkan rapat dengan para petinggi partai politik (parpol) di Istana. Sejumlah pejabat parpol yang hadir yakni Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Selain itu, turut hadir Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua MPR Ahmad Muzani.

Pertemuan tersebut merupakan langkah dalam menyikapi dinamika dan situasi nasional yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya belakangan ini. Situasi politik domestik saat ini genting karena adanya demonstrasi yang turut menyebabkan meninggalnya pengemudi ojol Affan Kurniawan.

Demo belakangan ini dipicu oleh isu kenaikan penghasilan bulanan anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.

Prabowo menyatakan pimpinan DPR akan mencabut sejumlah kebijakan parlemen, termasuk pembatalan aturan terkait besaran tunjangan serta penangguhan kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri.

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," kata Prabowo.