Pakar Nilai Prabowo Perlu Angkat Isu Kemerdekaan Palestina di Sidang Umum PBB

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025. Prabowo akan berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Sikap Prabowo yang bersedia hadir di forum PBB dinilai dapat memperkuat reputasi Indonesia, terutama ketika ia menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Pakar Politik Pertahanan dan Keamanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai negara yang memiliki keteguhan moral dianggap sebagai negara profesional dan dapat dipercaya.

Ia berharap Prabowo menyuarakan sikap Indonesia terhadap konflik bersenjata di Jalur Gaza. Menurutnya, sikap Indonesia yang konsisten membela Palestina akan dilihat sebagai prinsip yang memperkuat reputasi negara.

"Dunia sekarang ini tidak melihat negara hanya dari kekuatan militer atau ekonomi, tapi juga dari konsistensi moral. Ini menjadi soft power yang bisa membuat Indoensia dipercaya dalam hal kerja sama ekonomi dan keamanan nantinya," kata Fahmi kepada Katadata.co.id, pada Kamis (18/9).

Fahmi menambahkan bahwa membela Palestina telah menjadi bagian dari identitas Indonesia di mata dunia. Dukungan besar terhadap Palestina di forum PBB bisa dimanfaatkan untuk memperluas jaringan kerja sama bilateral maupun multilateral.

"Maka baiknya Presiden Prabowo ketika diberi panggung untuk berpidato di sidang PBB harus juga menyampaikan pembelaannya terhadap Palestina, karena itu menyangkut komitmen negara dan reputasi," ujarnya.

Posisi Indonesia di Tengah Isu Global

Direktur Trias Politika, Agung Baskoro, menilai pidato Prabowo di forum dunia ini memiliki fungsi strategis untuk menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang netral dan berpengaruh.

Agung menjelaskan, prinsip bebas aktif memungkinkan Indonesia tidak terikat pada kekuatan besar tertentu, tetapi tetap aktif berperan dalam isu global, termasuk upaya mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Menurut Agung, prinsip politik luar negeri bebas aktif membuat Indonesia tidak terikat pada satu kekuatan besar. Namun, di saat yang sama, Indonesia tetap berperan aktif dalam isu global, termasuk upaya mengakhiri konflik bersenjata Israel-Palestina.

"Pidato nanti seharusnya bisa mengokohkan posisi daya tawar Indonesia sebagai negara yang berada di tengah, memainkan politik luar negeri yang bebas aktif," ujar Agung.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Hariyat memastikan Prabowo juga akan menyinggung dinamika global terkini dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB.

Hal itu termasuk sikap terhadap serangan ke Qatar serta isu Palestina yang selalu menjadi bagian penting diplomasi Indonesia. "Pasti juga isu Palestina akan di bawa," kata Tri Hariyat dalam konferensi pers di Kantor Kemenlu pada Kamis (11/9).

Selain itu, Indonesia juga akan mendorong reformasi PBB secara lebih adil sehingga memperkuat peran negara-negara berkembang. "Perlunya satu reformasi sistem multilateral, tentu juga dorongan peranan yang lebih penting bagi negara global south," kata Tri Hariyat.

Sidang Majelis Umum PBB memberi kesempatan bagi semua pemimpin negara anggota untuk menyampaikan sikap resmi atau pernyataan nasionalnya di forum dunia.

Dari 193 negara anggota PBB, 145 di antaranya terjadwal akan hadir. Mereka terdiri dari 137 kepala negara/pemerintahan, 5 wakil presiden, dan 3 wakil perdana menteri. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah menjelang hari pelaksanaan.