Prabowo Lantik Tiga Wamendagri, Tugas Dibagi Berdasar Zona WIT, WITA dan WIB

Muhamad Fajar Riyandanu
8 Oktober 2025, 20:08
Presiden Prabowo Subianto melantik Akhmad Wiyagus menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (8/10).
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU
Presiden Prabowo Subianto melantik Akhmad Wiyagus menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (8/10).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Presiden Prabowo Subianto melantik Akhmad Wiyagus menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (8/10). Wiyagus merupakan Purnawirawan Bintang 3 Polri yang pernah menduduki posisi Kapolda Jawa Barat 2023-2025.

Pelantikan Wiyagus ini menjadikan Kementerian Dalam Negeri memiliki tiga Wamendagri setelah sebelumnya ada Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menambah jumlah Wamendagri menjadi tiga orang.

Prasetyo mengatakan beban kerja Kementerian Dalam Negeri dalam mengkoordinasikan pemerintah daerah terbilang cukup menantang karena harus mengawasi 70 ribu desa dari 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi. Pemerintah ingin mengupayakan pembangunan di daerah berjalan merata, efektif dan efisien.

“Maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wamendagri,” kata Prasetyo Hadi setelah seremoni pelantikan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah perlu meningkatkan jangkauan pengawasan seluruh daerah di Tanah Air secara lebih efektif. Ia menyebut fokus tugas ketiga wakil menteri nantinya akan dibagi berdasarkan zona waktu Indonesia.

“Misalnya Jawa-Sumatera satu wamen. Kalimantan dan Sulawesi satu wamen. Kemudian Maluku, Papua, dan Bali Nusra satu wamen,” ujar Tito.

Kapolri 2016-2019 itu mengatakan dirinya akan menugaskan ketiga wamen untuk berkunjung ke daerah-daerah. Utamanya daerah dengan tingkat inflasi dan kemiskinan tinggi, serta daerah yang memiliki permasalahan khusus.

Tito berpendapat pembagian tugas ketiga wamen itu bertujuan mempercepat respon pemerintah pusat terhadap persoalan di daerah serta memastikan pembangunan berjalan lebih merata.  

“Bayangkan ada 38 provinsi, 98 kota, 416 Kabupaten, lebih dari 70 ribu desa. Itu harus didatangi satu persatu supaya tahu persis permasalahannya. Saya enggak akan mungkin sempat kalau sendirian,” ujar Tito.



Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...