Prabowo Minta Tambah Beasiswa LPDP, Dana Bisa Berasal dari Uang Sitaan Kasus CPO

Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menambah anggaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dana tambahan tersebut akan bersumber dari efisiensi anggaran dan aset sitaan yang diserahkan kepada pemerintah.

Usulan itu disampaikan Prabowo kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10). Sidang tersebut membahas capaian kinerja satu tahun pemerintah.

“Mungkin Rp 13 triliun yang diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP,” kata Prabowo. Prabowo merujuk pada pengembalian dana yang dilakukan sejumlah korporasi ke negara dalam kasus pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

Ia mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan pemberian beasiswa LPDP untuk pendidikan kedokteran. Langkah ini menyusul Indonesia masih mengalami situasi kekurangan tenaga medis sekitar 140 ribu dokter umum dan 70 ribu dokter spesialis.

Situasi kekurangan dokter juga menjadi tantangan global saat ini. Menurut Prabowo, negara-negara maju sering menarik tenaga medis dari negara lain dengan imbalan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan terkini

“Jerman, Eropa Barat, Amerika Serikat, ambil dokter dan perawat dari mana-mana, mereka mampu bayar sangat tinggi. Ini jadi masalah untuk kita. Artinya kebijakan pendidikan kita harus kita sesuaikan,” ujarnya.

Prabowo juga berencana menambah jumlah fakultas kedokteran serta memperluas kapasitas mahasiswa di fakultas yang sudah ada. Pemerintah juga akan menambah beasiswa untuk mendukung pendidikan kedokteran dan memastikan ketersediaan tenaga medis di masa depan.

Prabowo sebelumnya pernah menyampaikan akan membuka 148 program studi baru dan 57 fakultas kedokteran tahun ini untuk untuk mengejar kekurangan jumlah dokter di Indonesia. 148 program studi itu terdiri dari 125 prodi untuk spesialis dan 23 prodi untuk sub-spesialis.

Ia menjelaskan Indonesia saat ini hanya mampu mencetak 12 ribu dokter umum dan 2.700 dokter spesialis per tahun. Dengan laju tersebut, Prabowo mengatakan Indonesia butuh waktu lama sekitar 35 tahun untuk menutup kekurangan 70 ribu dokter spesialis.

“Selama 35 tahun baru terisi 70 ribu, maka dokter yang sekarang sudah tidak ada. Jadi kita harus berupaya dengan langkah-langkah yang tidak normatif,” kata Prabowo saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Mahar Mardjono, Cawang, Jakarta Timur pada Selasa (26/8).