Prabowo Satu Tahun Pimpin RI, Bagaimana Hasil Survei Kepuasan Kinerjanya?

Prabowo Subianto hari ini genap satu tahun memimpin Indonesia sebagai Presiden. Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna juga telah menjelaskan capaian kinerjanya selama satu tahun terakhir.

Prabowo mengatakan, sejumlah capaiannya adalah distribusi paket makan bergizi gratis (MBG) telah mencapai 36,7 juta penerima manfaat hingga 43 juta orang sudah mendapat fasilitas Cek Kesehatan Gratis (CKG).

"Jadi mungkin tiap hari kami beri makan 6 kali seluruh warga Singapura. Ini prestasi yang dipantau banyak negara," kata Prabowo saat menyampaikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahannya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (20/10).

Bersamaan dengan itu, sejumlah lembaga riset telah merilis hasil penjaringan opini terhadap kinerja Prabowo. Hasil survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan yang beragam. Berikut daftarnya:

Poltracking

Hasil survei Poltracking Indonesia mencatat sebanyak 78,3% masyarakat yang menjadi responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid mengatakan angka 78,3% itu merupakan gabungan dari 9,7% responden mengaku sangat puas terhadap kinerja Prabowo dan 68,6% merasa cukup puas.

“Tingkat kepuasan kepada Prabowo sebagai presiden adalah 78,3%. Angka yang relatif terbilang tinggi karena di atas 70%. Psikologis tinggi itu biasanya kita mengelompokkan di atas 70%, bahkan ini mendekati angka 80%,” kata Hanta dalam rilis survei secara daring yang dipantau dari Jakarta, Minggu (19/10).

Populasi dari survei ini adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Diambil dengan metode multistage random sampling, responden pada survei ini berjumlah 1.220 orang.

Para responden terpilih kemudian diwawancarai secara tatap muka pada tanggal 3–10 Oktober 2025. Adapun ambang batassurvei ini lebih kurang 2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%.

Prasasti

Prasasti Center for Policy Studies merilis riset yang menilai kinerja tahun pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lembaga riset tersebut mengatakan, dari hasil kajian, kinerja tahun pertama Prabowo-Gibran berada di level cukup baik atau acceptable.

Meski begitu, Prasasti mencatat tantangan utama justru terletak pada tahap pelaksanaan. Mereka menilai efektivitas implementasi program pemerintah perlu diawasi dengan sejumlah hal.

Sejumlah masukan tersebut antara lain memperkuat koordinasi lintas kementerian, mengaktifkan kembali peran gugus tugas atau task force pemantau program prioritas, serta membuka akses data publik melalui sistem dashboard digital agar proses evaluasi dan pengawasan lebih transparan serta partisipatif.

Direktur Riset Prasasti, Gundy Cahyadi, mengatakan peran task force sejatinya telah diatur di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Mungkin yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya kita bisa melengkapi task force dengan modal politik yang lebih tinggi supaya lebih efektif dalam melakukan kinerjanya,” kata Gundy dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Senin (20/10).

Peluncuran SPPG Tanjunganom di Nganjuk (ANTARA FOTO/Muhammad Mada/nz)

Dalam laporan berjudul Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Prasasti menyoroti sejumlah program prioritas belum dieksekusi secara konsisten antar kementerian. Koordinasi lintas sektor dinilai belum solid, sehingga beberapa inisiatif pemerintah berjalan parsial dan belum memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

Salah satu program utama yang menjadi sorotan yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai memiliki tujuan baik dengan memperbaiki gizi anak dan menurunkan angka stunting.

Namun pelaksanaan salah satu program prioritas ini masih bermasalah. Prasasti mencatat lebih dari 9.089 kasus keracunan anak di 103 insiden sepanjang Januari–September 2025.

Selain itu, ditemukan konflik kepentingan karena sejumlah dapur penyedia makanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dimiliki oleh pejabat publik. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan integritas pelaksanaan program.

Gundy menilai saat ini standar pelaksanaan MBG berbeda-beda antar wilayah. Oleh sebab itu, ia berharap ada perbaikan tata kelola agar pelaksanaannya lebih baik dan merata di seluruh daerah.

“Perlu ada tata kelola lebih baik untuk memastikan standar itu lebih sama. Koordinasi antar lembahga perlu diperkuat. Ini juga catatan besar task force yang sudah ada ini belum begitu kelihatan aktif untuk membuat terobosan di daerah,” ujar Gundy.

Celios

Lembaga riset ekonomi Celios juga melakukan survei atas kinerja Prabowo. Survei dilakukan terhadap 1.338 responden serta 120 jurnalis dari 60 media nasional.

Dari hasil penjaringan opini, sebanyak 72% responden menilai kinerja pemerintahan buruk. Angka tersebut terdiri dari 43% menganggap kinerja pemerintah buruk dan 29% sisanya menilai sangat buruk.

Di bidang hukum, 75% publik menilai penegak hukum makin tumpul. Sedangkan 43% menilai pemberantaksan korupsi tidak efektif. Adapun, 84% responden menganggap pajak dan pungutan lainnya memberatkan mereka.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar mengatakan hasil survei tersebut adalah rapor merah bagi pemerintah. Dia juga berharap pemerintahan Prabowo bisa segera berbenah.

"Segera melakukan reshuffle kabinet, menjalankan rekomendasi untuk segera memperbaiki penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga barang pokok, dan bantuan sosial khususnya ke kelas menengah," kata Media Wahyudi Askar dalam keterangan tertulis pada Senin (20/10).