Kemlu: Indonesia Diundang Donald Trump Gabung Dewan Perdamaian Gaza

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan menerima surat undangan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza. Dewan yang dipimpin AS itu akan mengawasi rencana perdamaian di Jalur Gaza.

“Betul, kami terima undangannya,” kata Juru Bicara Kemenlu Yvonne Mewengkang kepada Katadata.co.id, pada Rabu (21/1).

Bukan hanya Indonesia yang mendapat undangan dari Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Berdasarkan laporan kantor berita Singapura, The Straits Times, undangan telah dikirimkan ke 60 negara. Negara-negara Asia yang diundang antara lain Tailan, Singapura, Cina, Jepang, Korea Selatan, hingga India.

Sejumlah negara seperti Vietnam, Hungaria, hingga Maroko telah mengkonfirmasikan niat mereka untuk bergabung. Namun, sebagian besar negara tetap berhati-hati atas undangan Trump tersebut.

“Pemerintah Singapura telah menerima undangan dari AS untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian dan saat ini sedang mengevaluasi undangan tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri Singapura.

Dalam beberapa hari terakhir, Gedung Putih mengirimkan surat undangan kepada puluhan negara untuk bergabung dalam dewan tersebut. Dewan itu awalnya dirancang untuk mengawasi rekonstruksi Gaza, namun kini diperluas perannya menjadi lembaga yang menangani penyelesaian konflik global.

Dalam surat undangan tersebut, Presiden Donald Trump menawarkan kesempatan bagi negara-negara untuk terlibat dalam upaya mendamaikan Timur Tengah, sekaligus memulai pendekatan baru yang berani dalam menyelesaikan konflik global. Salinan surat itu dibagikan Presiden Argentina, Javier Milei, melalui platform media sosial X.

Perluasan mandat Dewan Perdamaian dinilai mencerminkan ambisi Trump untuk menyaingi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sebelumnya telah mengesahkan resolusi dukungan terhadap pembentukan dewan tersebut.

Trump akan memimpin Dewan Perdamaian dan menggelar pertemuan perdana di sela World Economic Forum di Davos pada 22 Januari. Pemerintah AS diperkirakan bakal mengumumkan daftar resmi anggota serta piagam yang mengatur ruang lingkup tugas dewan itu dalam beberapa hari ke depan.

Trump pertama kali menyebut pembentukan Dewan Perdamaian pada September 2025 sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin untuk mengakhiri perang dua tahun antara Israel dan Gaza.

Setelah para pihak mencapai gencatan senjata yang rapuh pada bulan berikutnya, Dewan Keamanan PBB memberikan dukungan resmi melalui resolusi pada 17 November 2025. Singapura sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan pada sesi Parlemen Singapura yakni tanggal 15 Oktober 2025.

“Kami orang Singapura. Pendekatan kami selalu bekerja lebih banyak, berbicara lebih sedikit, membantu secara tenang dan konstruktif, serta bekerja dari bawah,” ujar Balakrishnan. Meski demikian, ia menjamin Singapura akan turut serta meningkatkan kerja sama jangka panjang dengan Otoritas Palestina.

Sedangkan, sejumlah draf piagam Dewan Perdamaian yang beredar di media internasional tidak menyebut Gaza. Padahal, mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap dewan tersebut terbatas pada Gaza dan hanya berlaku hingga akhir 2027. Dewan juga menawarkan keanggotaan tanpa batas waktu bagi negara yang menyumbang dana sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,9 triliun pada tahun pertama. Dana tersebut akan dialokasikan untuk mendukung rekonstruksi Gaza.

Piagam menyebut setiap negara anggota menjalani masa jabatan maksimal tiga tahun sejak piagam berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan atas persetujuan ketua dewan. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi negara yang menyetor dana tunai lebih dari US$ 1 miliar kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama berlakunya piagam.

Sementara itu, Israel selaku negara yang menilai dewan tersebut sebagai kesepakatan yang merugikan juga telah menerima undangan tersebut. Namun Pemerintah Israel belum menyatakan kesediaan untuk bergabung.

Adapun Prancis menyatakan belum berencana ikut serta dan Rusia mengaku masih mempelajari rincian usulan tersebut. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengatakan tengah berdiskusi dengan para sekutu terkait undangan bergabung ke Dewan Perdamaian.

Sementara itu, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, berencana membahas isu ini dengan para pemimpin Uni Eropa. Perluasan peran Dewan Perdamaian memicu spekulasi bahwa Trump berupaya membangun alternatif PBB yang dipimpin AS.

Trump, yang dikenal sebagai pengkritik keras PBB, pada 7 Januari mengumumkan penarikan AS dari 31 badan dan lembaga PBB dengan alasan aktivitas lembaga-lembaga tersebut dinilai bertentangan dengan kepentingan AS.