Prabowo Diskusi 3 Jam dengan Eks Menlu, Bahas Peran RI di Dewan Perdamaian Gaza

Presiden Prabowo Subianto melangsungkan pertemuan sekitar tiga jam dengan para mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Wakil Menlu di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (4/2). Forum ini lebih banyak membahas langkah Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP).

Sejumlah eks menlu yang terpantau hadir yakni Menlu 2014-2024 Retno Marsudi, Menlu 2009-2014 Marty Natalegawa, Menlu 1999-2001 Alwi Shihab, serta Wakil Menteri Luar Negeri 2014 Dino Patti Djalal.

Nama lain yang masuk dalam daftar undangan yakni Menlu 2001-2009 Hassan Wirajuda, Wakil Menteri Luar Negeri 2008-2011 Triyono Wibowo, Wamenlu 2014-2019 Abdurahman Mohammad Fachir, dan Wamenlu 2023-2024 Pahala Mansury.

Alwi Shihab bercerita, Prabowo memberikan penjelasan mengenai alasan Indonesia masuk dalam Dewan Perdamaian Gaza. Mengutip pernyataan Presiden selama forum, pemerintah memastikan Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap mendorong terwujudnya solusi dua negara sebagai prinsip utama.

“Kalau Board of Peace ini terlihat tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar,” kata Alwi usai pertemuan, di Jakarta, Rabu (4/2).

Sementara itu, Dino Patti Djalal memandang Dewan Perdamaian Gaza sebagai salah satu instrumen yang tersedia untuk mendorong penghentian kekerasan dan gencatan senjata di Palestina. Menurut dia, pemerintah tidak memiliki banyak alternatif untuk dapat menekan eskalasi konflik sesegera mungkin.

“Faktanya, Board of Peace ini menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata. Walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel,” kata Dino.

Ia juga bercerita pertemuan dengan Prabowo itu membahas soal iuran  dana negara anggota Dewan Perdamaian Gaza US$ 1 miliar. “Ditekankan bahwa ini masih dalam pembahasan,” ujarnya.

Sementara itu, Menlu Sugiono menyampaikan sumber pendanaan iuran masih dibahas dan belum diputuskan secara final. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu enggan menanggapi narasi pembayaran iuran menggunakan APBN.

Ia menjelaskan bahwa piagam Board of Peace mengatur kewajiban pembayaran iuran mulai berjalan pada tahun pertama keanggotaan. Pemerintah berupaya mengambil opsi pembayaran dilakukan secara bertahap.

Sedangkan Menlu 2014-2024 Retno Marsudi enggan berkomentar usai menghadiri forum pertemuan dengan Prabowo. “Terima kasih ya,” kata Retno kepada wartawan sembari berjalan cepat menuju mobil.