Dewan Perdamaian Gaza Belum Bergerak, RI Tunggu Proses Konsultasi Antaranggota

Andi M. Arief
6 Februari 2026, 18:59
Menteri Luar Negeri Sugiono menjawab pertanyaan wartawan di ruang Wartawan, Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Menlu Sugiono memberikan informasi terkait kunjungan kerja PM Australia ke Indonesia dan menanggapi sejumlah pertanyaan dari pers terkai
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
Menteri Luar Negeri Sugiono menjawab pertanyaan wartawan di ruang Wartawan, Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Menlu Sugiono memberikan informasi terkait kunjungan kerja PM Australia ke Indonesia dan menanggapi sejumlah pertanyaan dari pers terkait isu - isu luar negeri.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Dewan Perdamaian Gaza atau BoP belum melakukan aksi nyata dalam waktu dekat. Sebab, kegiatan BoP akan dilakukan serentak oleh seluruh negara anggota setelah proses konsultasi.

Sugiono menyampaikan pemerintah masih berkonsultasi dengan tujuh negara mayoritas Islam lain yang tergabung dalam BoP. Secara rinci, tujuh negara tersebut adalah Turkiye, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

"Kami masih dalam tahap konsultasi dan menunggu negara lain untuk bergerak untuk melakukan aksi nyata dalam BoP. Ini kan organisasi," kata Sugiono kepada Katadata.co.id di Gedung DPR, Jumat (6/2).

Di samping itu, pemerintah belum berencana memimpin inisiasi proses perdamaian antara Palestina dan Israel.

Sugiono mencatat upaya negosiasi antara Palestina dan Israel sudah terjadi 17 kali hingga BoP didirikan. Menurutnya, negosiasi terakhir dipimpin Presiden Amerika Serikat John Biden pada Januari-Februari 2024.

Berdasarkan laporan Al Jazeera, negosiasi yang dilakukan mantan presiden AS Joe Biden adalah gencatan perang antara Palestina dan Israel yang berlangsung sejak Oktober 2023. Kedutaan Besar AS di Qatar menyatakan negosiasi gencatan senjata berhasil dicapai pada 15 Januari 2025.

Seperti diketahui, negosiasi solusi dua negara antara Palestina dan Israel yang hampir berhasil terjadi pada Desember 2020 melalui Parameter Clinton sebelum gagal mencapai kata sepakat. Dokumen tersebut menawarkan pemerintah Palestina memiliki kedaulatan hingga 96% dari kawasan West Bank dan seluruh Gaza.

Sebelumnya, Sugiono mengatakan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza menyasar pada terwujudnya perdamaian menyeluruh, serta kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Sugiono menambahkan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza merupakan bagian dari komitmen pemerintah menciptakan perdamaian di wilayah ini, lewat mekanisme solusi dua negara atau two state solution.

"Kalau memang tidak sesuai dengan yang kami inginkan (maka akan keluar)," kata Sugiono di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (3/2).

Koridor kebijakan yang ditetapkan oleh Prabowo berfokus pada terciptanya perdamaian di Gaza, hingga terwujudnya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. "Ini yang ingin kami capai, koridor-koridornya ada di situ," ujar Sugiono.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Andi M. Arief
Editor: Yuliawati

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...