Pemerintah Siapkan Pelatihan Vokasi untuk 70 Ribu Lulusan SMA/SMK

Pemerintah menyiapkan anggaran untuk membiayai Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 yang menyasar 70.000 lulusan SMA dan SMK. Program ini diselenggarakan secara gratis dan ditujukan untuk meningkatkan keterampilan kerja lulusan muda.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, program ini disusun untuk mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, serta etos kerja para lulusan SMA sederajat tersebut. 

“Pemerintah menginisiasi program ini baik untuk level hard skill maupun soft skill, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk mewujudkan SDM unggul emas di tahun 2045 nanti,” kata Airlangga di kantor Kemenaker, Jakarta, Jumat (27/2). 

Airlangga mengatakan, seluruh rangkaian pelatihan vokasi nasional ini dibiayai pemerintah tanpa pungutan biaya kepada peserta. Anggaran tersebut digunakan untuk pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga fasilitas pendukung.

Pemerintah juga menanggung berbagai manfaat bagi peserta, antara lain bantuan transportasi berupa uang saku sebesar Rp 20.000 per hari, perlindungan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), serta penyediaan asrama untuk peserta dari luar daerah pada pelatihan tertentu.

“Pelatihan ini dilaksanakan di 33 unit pelaksana teknis balai pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan dengan berbagai skema luring, daring, dan hybrid,” kata Airlangga.

 Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, alokasi anggaran dari APBN tersebut mencakup pelaksanaan pelatihan hingga pemberian uang saku bagi peserta. Program akan dilaksanakan dalam tiga gelombang, dengan kuota 20.000 peserta pada setiap gelombang awal.

“Kita sudah punya anggaran APBN untuk 70.000 orang. Batch pertama akan menjadi bahan evaluasi. Jika antusiasmenya tinggi, kami berharap jumlahnya bisa ditambah,” kata Yassierli.

Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 difokuskan pada lulusan SMA/SMK yang lulus dalam tiga tahun terakhir, dengan bidang pelatihan mulai dari teknologi informasi, bisnis, pariwisata, manufaktur, otomotif, hingga pertanian dan konstruksi.

Pemerintah berharap, penggunaan anggaran negara ini dapat mempercepat proses upskilling dan reskilling tenaga kerja muda serta menekan kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri.