Kabar Reshuffle Muncul, Prabowo Diminta Evaluasi Pos-pos Ini
Membuat ringkasan dengan AI Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan merombak kabinetnya dalam waktu dekat. Pengamat mengatakan saat ini Prabowo perlu melakukan evaluasi kinerja pembantunya.
Pengamat komunikasi publik sekaligus pendiri Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia KedaiKOPI, Hendri Satrio mengatakan evaluasi perlu dilakukan karena masyarakat hanya akan mengingat kinerja Presiden.
"Sah-sah saja Pak Prabowo mengevaluasi semua hal," kata Hendri kepada Katadata.co.id, Senin (27/4).
Hendri mengatakan, evaluasi perlu dilakukan terutama karena adanya tekanan ekonomi yang cukup berat. Dia juga menyoroti pos-pos lain yang bisa dievaluasi Presiden.
"Persoalan sekarang itu kan ekonomi, hukum, dan komunikasi. Mungkin tiga itu yang bisa kena," katanya.
Namun, Hendri juga mengatakan, keputusan akhir besar atau kecilnya reshuffle akan berada di tangan Prabowo. Ia menyarankan agar Presiden tak membesarkan jumlah kabinetnya.
"Kalau mau evaluasi semua juga boleh, mau mengecilkan jumlah menteri (boleh). Tapi kalau mau membesarkan jumlahnya, kalau bisa jangan," katanya.
Prabowo dikabarkan akan segera melakukan perombakan (reshuffle) kabinet dalam waktu dekat ini. Jika tak ada perubahan, perombakan tersebut akan dimulai hari ini dan dilakukan secara bertahap.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata dari beberapa sumber dan pejabat pada akhir pekan ini, Presiden akan mengganti sejumlah pos, mulai dari kepala badan, menteri-menteri, hingga menteri koordinator (menko).
"Reshuffle dilakukan bertahap, awalnya adalah kepala badan. Waktu pengumumannya kemungkinan besar pada Senin besok," kata seorang sumber.
Informasi yang diperoleh Katadata, beberapa pos kepala badan yang akan diganti adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), dan Kepala Badan Karantina Nasional. Muhammad Qodari, Kepala KSP, akan bergeser menjadi Juru Bicara Presiden sekaligus Kepala Bakom.
Sedangkan Kepala KSP akan dijabat oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, yang saat ini merupakan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Adapun, Kepala Badan Karantina akan ditempati oleh Abdul Kadir Karding, politisi PKB yang sempat menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) 2024-2025.
Selain itu, mantan Kepala PCO (President Communication Office) Hasan Nasbi bakal memangku jabatan baru sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Saat dikonfirmasi, Hasan Nasbi mengatakan belum bisa mengonfirmasi kabar tersebut. "Saya belum bisa mengonfirmasi. Kita tunggu pengumuman resmi saja," ujarnya kepada Katadata, Minggu (26/4).
Katadata juga sudah mencoba menghubungi Kepala KSP, Qodari, untuk meminta konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, Qodari tidak membalas permintaan konfirmasi dari Katadata.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
