Istana Berniat Gandeng Homeless Media, Apa Maknanya?
Membuat ringkasan dengan AI Istana Kepresidenan menuai sorotan usai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengutarakan rencana merangkul homeless media atau 'new media'. Pakar komunikasi politik menilai langkah merangkul bertujuan memperluas jangkauan komunikasi pemerintah kepada publik, khususnya generasi muda yang lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial.
Perubahan pola konsumsi informasi di kalangan anak muda dinilai membuat pemerintah mulai menyesuaikan strategi komunikasi dengan menggandeng platform maupun media yang lebih dekat dengan kebiasaan audiens digital.
Pakar Komunikasi Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai langkah Istana dalam merangkul 'new media' adalah bagian dari upaya menaikkan keterikatan antara pemerintah dan warganet.
Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan dengan mengemas informasi kebijakan dan aturan pemerintah menggunakan bahasa yang lebih kekinian dan disesuaikan dengan berbagai segmen pemberitaan agar tidak terkesan kaku maupun formal.
Wasisto menilai pendekatan tersebut memiliki sisi positif karena dapat memudahkan masyarakat memahami informasi pemerintah secara lebih cepat dan sederhana. Namun, ia juga melihat adanya tantangan bagi media baru.
"Media baru berada dalam posisi dilematis antara mereka dihadapkan pada posting konten negara, namun belum itu menarik minat publik yang kritis," kata Wasisto lewat pesan singkat WhatsApp pada Kamis (7/5).
Wasisto juga mengingatkan adanya risiko bagi sejumlah 'new media' yang selama ini telah memiliki segmentasi konten spesifik, seperti gaya hidup, hiburan, komunitas, maupun Iptek.
Menurutnya, ketika media-media tersebut mulai diarahkan untuk memuat konten pemerintah, hal itu berpotensi memengaruhi karakter audiens yang sebelumnya terbiasa mengonsumsi konten sesuai minat tertentu. Perubahan pola konten yang terlalu berorientasi pada informasi pemerintah dikhawatirkan dapat mengurangi kedekatan emosional antara platform dan pengikutnya.
"Ketika ada arahan posting konten negara, tentu akan berpengaruh pada warganet yang terbiasa dengan konten spesifik," ujarnya.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai upaya Bakom konsolidasi dengan media-media baru berpotensi kontraproduktif setelah sejumlah anggota Indonesia New Media Forum (INMF) memberikan klarifikasi bahwa pertemuan dengan Bakom hanya bersifat informal.
Menurut Kunto, situasi tersebut memunculkan kesan seolah-olah media-media yang diundang sedang dirangkul atau bahkan dibeli pemerintah. Ia menilai persepsi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan audiens terhadap new media yang selama ini dikenal kritis.
Kunto mengatakan sebagian media yang diundang memiliki rekam jejak kritis terhadap pemerintah. Upaya Bakom untuk merangkul homeless media juga dapat dilihat sebagai strategi untuk mengganggu hubungan platform dengan pembaca.
"Apa yang dilakukan oleh Bakom itu menularkan delegitimasi kepada media-media yang diundang. Maka teman-teman di new media forum ini ramai memberikan klarifikasi," kata Kunto lewat sambungan telepon pada Jumat (8/5).
Kunto mengingatkan Bakom agar lebih fokus membangun komunikasi publik yang transparan dan akuntabel dibanding melakukan safari politik ke berbagai media, konten kreator maupun influencer.
Ia menilai pola pendekatan semacam itu bukan hal baru karena pernah muncul sejak era Presiden RI ke-7 Joko Wido mengundang buzzer ke Istana pada. Langkah itu kemudian memicu respons negatif publik terhadap pendekatan tersebut.
Tegaskan Independensi
Sejumlah platform homeless media yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) sebelumnya membantah kabar mereka dirangkul pemerintah. Hal ini setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengumumkan pendekatan baru dalam memperluas komunikasi publik di era digital.
Pengumuman itu dilakukan usai Qodari bertemu perwakilan INMF di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/7). Salah satu langkah yang ditempuh Qodari yakni merangkul guna memperluas jangkauan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Sehari setelah pertemuan sejumlah platform yang diundang oleh Bakom mengunggah pernyataan sikap melalui media sosial Instagram (IG), salah satunya yakni USS Feeds lewat akun IG @ussfeeds pada Kamis (7/5).
Dalam unggahan tersebut, USS Feeds mengatakan tidak pernah bertemu, menghadiri agenda, ataupun membuat kerja sama dan kesepakatan apa pun dengan Bakom.
"Jadi, informasi yang saat ini beredar terkait hal tersebut tidak benar. USS Feeds percaya bahwa independensi dan keberpihakan pada aspirasi publik merupakan nilai yang harus dijaga," tulis @ussfeeds.
Begitu pula Folkative yang membantah adanya pertemuan dengan Bakom maupun pemerintah kemarin. Mereka berjanji akan terus menjaga independensi dalam menjalankan aktivitasnya. "Folkative juga bukan merupakan mitra resmi pemerintah," bunyi penjelasan resmi Folkative.
Keterangan serupa juga disampaikan oleh Komite Indonesia New Media Forum melalui akun media sosial IG @inmf.id. Unggahan tertanggal Kamis, 7 Mei, itu memuat empat poin pernyatan sikap. Satu diantaranya yakni menuliskan keterangan tidak ada komitmen maupun kesepakatan antara INMF dan Bakom.
INMF menyatakan bahwa daftar media yang beredar di publik merupakan pemetaan ekosistem industri dan media sosial, bukan daftar anggota resmi. Dalam keterangan tersebut, INMF masih dalam tahap penggodokan internal dan belum membuka pendaftaran anggota secara formal maupun membangun kemitraan dengan pihak manapun.
"Independensi adalah aset utama media baru. Tanpa kepercayaan publik, keberadaan kami tidak memiliki arti," tulis @inmf.id.
Alasan Bakom Ingin Gandeng New Media
Dalam konferensi pers, Qodari mengatakan Indonesia New Media Forum menjadi wadah kolaborasi bagi sejumlah pelaku media digital yang sebelumnya dikenal sebagai homeless media dan kini telah bertransformasi menjadi entitas media baru.
Forum tersebut menghimpun berbagai platform digital yang menyajikan beragam kontek spesifik, mulai dari soal gaya hidup, hiburan, komunitas, hingga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Mereka antara lain Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusikgram, Infipop, USS Feeds, Bapak-Bapak ID, Menjadi Manusia, dan GNFI,
Selain itu, Qodari juga menyebutkan Creativox, Kok Bisa, Taubatters, Pandemictalks, Kawan Hawa, Volix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Goodstats, Hai Dudu, Proud Project, Kumpul Leaders, CXO Media, The Mapple Media, Melodi Alam, Mahasiswa dan Jakarta, serta Mature Indonesia.
Qadari menilai pelibatan dan penguatan kolaborasi ini menjadi langkah untuk mendorong peningkatan kualitas konten sekaligus memperluas efektivitas komunikasi publik pemerintah.
"Dengan realita bahwa New Media sudah punya followers yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai angka miliaran, 4 sampai 6 miliar satu bulan, hemat kami yang terbaik adalah kita bisa engage," kata Qadari, sebagaimana diberitakan oleh Antara pada Rabu (6/5).
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
