Prabowo Sindir Narasi Indonesia Collapse: di Mana Cinta Tanah Air Dia?

Presiden Prabowo Subianto memprotes narasi Indonesia akan mengalami kegagalan di tengah upaya pemerintah membenahi tata kelola ekspor komoditas strategis.

Ia menilai pesimisme terhadap berbagai kebijakan ekonomi pemerintah tidak mencerminkan semangat untuk mendorong kemajuan nasional.

“Ada kekuatan dan kelompok tertentu yang selalu ingin Indonesia collapse. Saya tidak mengerti dia itu anak bangsa mana, saya tidak paham. Selalu meramalkan collapse, yang tidak bagus,” kata Prabowo menyampaikan hal itu saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/7).

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaitkan kritik tersebut dengan langkah pemerintah menerapkan sistem ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang dibentuk untuk mencegah kebocoran devisa negara.

“Jadi sebetulnya itu bukan ramalan. Menurut saya, itu doa dia, doa dia bahwa Indonesia collapse. Doa dia bahwa Indonesia terus miskin, sehingga saya benar-benar meragukan di mana patriotisme dia, di mana cinta tanah air dia,” ujarnya.

Prabowo menilai pemerintah menerapkan sistem ekspor satu pintu setelah mengevaluasi praktik ekspor yang selama ini dinilai membuka peluang terjadinya manipulasi nilai transaksi, pelaporan yang tidak sesuai, serta aliran devisa ke luar negeri.

Perusahaan yang diluncurkan pada 20 Mei itu telah beroperasi sejak 1 Juli dan akan beroperasi penuh pada 1 September mendatang. Prabowo mengatakan PT DSI adalah instrumen pemerintah untuk memperoleh data akurat mengenai volume ekspor, identitas pembeli, harga transaksi yang sebenarnya, serta besaran devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia.

“Semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya itu milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, kepala sawit, batu bara, emas. Sehingga kita terapkan ekspor satu pintu,” ujarnya.

Pada sidang kabinet kali ini, Prabowo memaparkan hasil implementasi PT DSI. Perusahaan tersebut telah mengelola devisa lebih dari US$10,5 miliar dalam waktu satu bulan dua pekan sejak Perusahaan mulai beroperasi.

Selain itu, pemerintah menemukan adanya perbedaan harga signifikan antara nilai jual komoditas di Indonesia dan harga yang tercatat di pasar internasional sebelum PT DSI beroperasi. Prabowo menjelaskan, selisih harga tersebut berkisar 30%-45%.

Setelah sistem ekspor satu pintu mulai berjalan, pemerintah mencatat kesenjangan harga semakin menyempit karena seluruh transaksi berada di bawah pengawasan ketat. “Sebelum ada PT DSI, perbedaan antara harga jual di Indonesia dan harga jual internasional itu kurang lebih berbeda minimal 30%, mendekati 40-45%. Begitu ada PT DSI, hampir menyatu,” ujarnya.

Prabowo menyampaikan pemerintahannya tidak akan memberikan toleransi terhadap perusahaan yang tetap melakukan praktik manipulasi dalam kegiatan ekspor. Ia menyebutkan pemerintah akan mencabut seluruh izin usaha perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan hukum dan tata kelola ekspor yang telah ditetapkan.

Lebih jauh, Prabowo mengatakan sejumlah pihak di luar negeri justru menilai langkah Indonesia membentuk PT DSI sebagai langkah tepat untuk memperkuat tata kelola perdagangan komoditas. “Ya biasa, pertama (PT DSI diluncurkan) banyak yang nyinyir. Tapi ternyata, dunia luar mengakui bahwa ini adalah langkah Indonesia yang benar,” kata Prabowo.