Menko Djamari Ancam Mutasi Kapolda dan Pangdam yang Gagal Cegah Titik Api

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengingatkan pemerintah masih akan memutasi kepala aparat penegak hukum tingkat daerah jika timbul titik api.

Aturan tersebut pertama kali dimunculkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015. Djamari menyampaikan kebijakan tersebut tetap berlaku dan telah mengingatkan setiap Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) setiap melakukan kunjungan ke daerah.

"Ukuran keberhasilan pengendalian titik api diukur dari ada atau tidaknya titik api. Kalau tidak berhasil punya konsekuensi mutasi. Aturan itu tetap berlaku sampai sekarang," kata Djamari di kantornya, Senin (10/8).

BMKG menyatakan ancaman kemarau kering diperburuk dengan munculnya 5.019 titik panas hingga akhir Juli 2026. Mayoritas titik panas berada di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau.

Djamari mengumumkan saat ini ada enam provinsi dengan status darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurutnya, penanganan kerawanan di enam daerah saat ini hanya dapat bergantung pada munculnya awan hujan.

Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Awan hujan menjadi penting lantaran mayoritas daratan dalam keenam provinsi tersebut merupakan lahan gambut yang sangat mudah terbakar.

"Wilayah hutan yang terbakar di dalam negeri sampai hari ini mencapai 107.000 hektare. Operasi udara adalah upaya yang paling tepat, namun harus ada awan hujan agar operasi berjalan," katanya.

Djamari mengatakan pihaknya telah menyiapkan 43 helikopter dan hingga 15 pesawat bersayap tetap untuk melakukan operasi udara tersebut. Namun operasi udara untuk melakukan rekayasa hujan buatan akan sangat bergantung pada keberadaan awan hujan.

Sebab, teknologi modifikasi cuaca atau TMC hanya mempercepat proses hujan dengan menaburkan garam pada awan hujan. Menurutnya, penurunan hujan di enam provinsi menjadi penting lantaran musim kemarau yang dimulai bulan ini diperburuk dengan timbulnya El Nino kuat.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendata suhu indeks bulanan Nino 3,4 telah menembus angka 1,56 pada akhir Juni 2026. Dengan kata lain, intensitas El Nino berada dalam kategori kuat karena telah menembus ambang batas 1,5.

Otoritas memprediksi tingkat kebakaran hutan dan lahan akan memuncak pada Agustus-September 2026 di enam provinsi rawan karhutla. Djamari mencatat awan hujan di keenam provinsi tersebut hanya akan muncul selama 3-4 hari hingga 18 Agustus 2026 pada bulan ini.

Karena itu, Djamari menyampaikan pemerintah menyiapkan mitigasi karhutla melalui operasi darat. "Kami masih akan menggunakan flexible tank untuk diisi dengan air. Kami bahkan bisa membuat sumur buatan yang secara langsung dapat mengeluarkan air di titik-titik rawan karhutla," ujarnya.