Prabowo Sebut Telah Jalankan 121 Kebijakan, Mulai dari Pangan hingga Pupuk

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya telah menjalankan 121 kebijakan selama 663 hari atau sekitar 21 bulan masa pemerintahan. Ia menyebut sejumlah kebijakan yang dijalankan bertujuan untuk menyelesaikan persoalan negara yang sebelumnya berlangsung selama puluhan tahun.

“Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap lima hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya telah bekerja,” kata Prabowo saat menyampaikan Pidato Laporan Kinerja Lembaga Negara di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8).

Ia juga bercerita sejumlah menterinya mengalami kelelahan hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit, pingsan, hingga operasi. Prabowo menjelaskan langkah transformative yang dilakukan oleh pemerintahannya yakni terkait swasembada pangan dan pengadaan pupuk murah bagi petani.

Ia mengatakan swasembada pangan dapat tercapai dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari target awal yang ditetapkan selama empat tahun. “Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal, akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di mejelis ini, soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman,” ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyebutkan situasi ketahanan pangan domestic saat ini cukup untuk menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan berdampak besar terhadap produksi pangan nantinya.

Selain pangan, Prabowo mengatakan jajarannya telah melakukan perubahan kebijakan dalam penyaluran pupuk dengan menghapus 145 aturan. Reformasi aturan terkait penyaluran pupuk ini disebut mempermudah akses petani terhadap kebutuhan produksi.

“Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah NKRI. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat,” ujarnya.

Langkah memperpendek proses penyaluran pupuk itu juga disebut berdampak terhadap volume ketersediaan pupuk bagi masyarakat. Perubahan kebijakan itu dinilai turut mendorong peningkatan produksi pertanian dan mempercepat pencapaian swasembada pangan.

“Harga pupuk turun tapi volume ketersediaan pupuk bertambah untuk rakyat. Sehingga rakyat kita mudah mendapatkan pupuk, karena itulah produksi meningkat dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan,” kata Prabowo.