Kesenjangan Inklusi dan Literasi Keuangan: Rentannya Warga RI Jadi Korban Scam

Bermula dari menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal, seseorang bisa kehilangan ratusan juta rupiah hingga terlilit pinjaman online. 

Lana, bukan nama sebenarnya, menjadi korban sindikat scam yang membuat uang tabungannya terkuras. Modusnya sama, pelaku menghubungi korban memanfaatkan data pribadi yang bocor,  kemudian berpura-pura sebagai aparat hukum mengancam korban. 

Lana menerima  penelepon mengaku sebagai polisi yang mengatakan data rekening atas nama Lana digunakan untuk transaksi narkoba.

Dia terpedaya karena sindikat itu menunjukan data keuangannya secara lengkap. "Katanya rekening itu dibuka oleh pelaku dan melibatkan oknum bank. Aku mulai panik,” kata Lana dalam tulisannya yang diunggah di media sosial, dan diizinkan untuk dikutip Katadata.co.id.

Pelaku kemudian mengajak Lana bertemu di Zoom. Di sana terdapat orang-orang yang mengaku berasal dari kejaksaan dan PPATK. Pelaku mengatakan seluruh aset Lana harus diamankan agar tidak ikut terseret perkara. Ia diminta mentransfer uang ke rekening yang diklaim milik pejabat PPATK. Seluruh tabungan Lana pun berpindah.

Setelah itu, pelaku mengatakan identitas Lana perlu diperiksa, karena mungkin digunakan untuk mengajukan pinjaman online. Ia diperintahkan mengunduh aplikasi pinjol dan menarik limit maksimal.

Dalam waktu kurang dari tiga jam, tabungan sekitar Rp188 juta habis, ditambah Lana juga memiliki utang pinjaman online.

Bukan hanya Lana, banyak orang Indonesia yang menjadi sasaran penipuan atau scam keuangan digital.  Indonesia berada pada posisi peringkat kedua negara paling rentan terhadap penipuan digital (fraud) di dunia menurut Global Fraud Index. 

Rentannya ekosistem ini tercermin dari data Kaspersky Who Calls, di mana proporsi panggilan penipuan (scam call) di Indonesia melonjak empat kali lipat hanya dalam jangka waktu enam bulan.

Sedangkan OJK mencatat Indonesia Anti-Scam Centre menerima 668.441 laporan sejak beroperasi pada 22 November 2024 hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 1.276.688 rekening dilaporkan dan terverifikasi; 659.419 di antaranya telah diblokir dengan dana korban mencapai sekitar Rp771,2 miliar.

PR untuk Dongkrak Literasi Keuangan

Teknologi keuangan dan konektivitas digital di Indonesia berkembang sangat pesat. Tingkat inklusi keuangan pun meningkat. Namun, inklusi yang tak dibarengi dengan literasi keuangan dan keselamatan digital membuat masyarakat Indonesia menjadi sasaran empuk sindikat penipuan atau scam. 

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan nasional di Indonesia telah mencapai 93,61%. Sementara literasi keuangan nasional 69,57%. 

Data SNLIK 2026 (Katadata/ChatGPT)

Bank Indonesia mencatat pada Agustus 2026 volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi, tumbuh 40,36% secara tahunan. Transaksi QRIS bahkan tumbuh 67,22%.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David E. Sumual menilai inklusi keuangan yang maju pesat tanpa dibarengi literasi keuangan menimbulkan kekhawatiran masyarakat semakin rentan terhadap scam atau kejahatan keuangan. 

David menyarankan otoritas perlu terus sosialisasi literasi keuangan terutama kaitan dengan cyber crime. "Idealnya gap antara literasi dan inklusi keuangan itu semakin sedikit," kata dia. 

Tingkat inklusi seseorang menitikberatkan pada akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Jika individu tercatat memiliki satu rekening saja misalnya, maka dia sudah dapat dihitung sebagai bagian dari inklusi keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan kesenjangan antara inklusi dan literasi menjadi tantangan dalam mencegah masyarakat menjadi korban investasi ilegal maupun penipuan atau scam. 

Kiki menyatakan, korban investasi ilegal tidak selalu berasal dari masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan atau pengetahuan keuangan rendah. Menurut dia, seseorang yang telah memahami prinsip dasar investasi tetap dapat menjadi korban ketika tergiur imbal hasil yang sangat tinggi. 

Masyarakat yang telah menggunakan produk dan layanan keuangan legal juga masih menghadapi risiko penipuan atau scam. Karena itu, edukasi tidak hanya diarahkan kepada calon pengguna produk keuangan, tetapi juga kepada masyarakat yang sudah menjadi konsumen.

Friderica mengatakan program literasi dan inklusi keuangan akan diarahkan kepada segmen masyarakat yang tingkat literasi dan inklusinya masih berada di bawah rata-rata nasional. 

Dia mengatakan sasaran prioritas mencakup masyarakat pedesaan, kelompok usia muda 15-17 tahun, serta kelompok usia lanjut 51-79 tahun.

Program juga menyasar masyarakat dari kelompok pekerjaan tertentu, seperti petani, peternak, pekebun, nelayan, pelajar atau mahasiswa, pekerja lainnya, ibu rumah tangga, serta masyarakat yang tidak atau belum bekerja.