Gerindra Kritik Penilaian Celios terhadap Kinerja 2 Tahun Prabowo

 Partai Gerindra merespons survei dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios).

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan hasil survei dan rapor yang dikeluarkan Celios tak punya bukti. Dia mengatakan, penilaian yang dimuat dengan format skoring lebih mencerminkan opini kelompok tertentu dan bukan ukuran objektif.

"Presiden Prabowo tidak dipilih rakyat untuk menyenangkan para pengamat, melainkan untuk mengeksekusi perubahan yang berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat," kata Sugiat dalam keterangan tertulis, Selasa (12/10).

Sugiat menyoroti laporan soal Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengatakan anggapan KDMP jadi beban menunjukkan pengamat tak paham penguatan ekonomi desa.

Dia juga mengatakan, pemenuhan gizi anak sekolah adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, tidak mungkin Indonesia punya daya saing global jika anak-anak mengalami masalah gizi dalam pertumbuhan.

"Apakah mereka tega melihat anak-anak kita kembali ke sekolah dengan perut lapar tanpa gizi yang layak?" kata Sugiat.

Dia juga merespons hasil survei yang menyebut 75% responden stres dengan kebijakan pemerintah era Prabowo. Menurutnya, klaim tersebut berlebihan dan mendramatisasi transisi ekonomi yang dilakukans aat ini.

"Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara," katanya.

Hasil Survei Celios Soal Beberapa Program Prabowo

Survei Celios dan Kabinet Bayangan menemukan mayoritas masyarakat dan ahli menolak dua Program Strategis Nasional pemerintah setelah dua tahun berjalan. PSN tersebut adalah Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Penolakan tersebut ditemukan melalui survei dalam Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan. Laporan tersebut dilakukan pada 15 September 2026 sampai 9 Oktober 2026 pada dua jenis responden, yakni ahli dan masyarakat umum. Khusus untuk MBG, Celios menyatakan 87% dari 129 responden ahli dan 1.142 responden masyarakat umum ingin program MBG dihentikan.

"Selain tidak tepat sasaran, program MBG justru menjadi bancakan elit politik dan menggerus anggaran pendidikan," seperti tertulis dalam laporan tersebut yang dikutip Selasa (13/10).

Secara terpisah, 87% responden ahli ingin agar program MBG dihentikan penuh maupun sementara. Hanya 4% responden ahli yang menilai MBG dapat dilanjutkan penuh dengan perbaikan tata kelola, sedangkan 9% responden ahli mengusulkan program MBG dijalankan terbatas.

Sementara itu, 76% responden umum sepakat agar program MBG dihentikan penuh. Celios menilai kesesuaian masyarakat umum dan ahli menunjukkan MBG tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Dalam program KDMP, hanya 3% responden ahli dan 21% responden masyarakat umum yang menyatakan setuju. Sementara itu, 91% responden ahli dan 66% responden masyarakat umum menolak program tersebut.

"Penilaian ini menggambarkan rendahnya keyakinan masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan KDMP," tulis Celios dan Kabinet Bayangan.

Hasil survei Celios juga menunjukkan sebanyak 75% responden mengalami stres akibat kebijakan pemerintah. Sebanyak 17% responden menyatakan tidak mengalami stres, sedangkan 8% lainnya tidak memberikan kepastian atas penilaian tersebut.

Selain itu, sebanyak 67% responden mengalami stres akibat perilaku Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 23% responden menyatakan tidak mengalami stres akibat perilaku Prabowo, sementara 9% lainnya menjawab tidak tahu.

“Temuan ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan pemerintah dan perilaku Presiden telah memberikan tekanan psikologis dalam kehidupan sehari-hari mayoritas masyarakat,” tulis survei Celios, dikutip pada Selasa (13/10).