Manuver sejumlah pengurus Partai Gerindra di daerah yang mulai menyuarakan dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden (cawapres) dinilai sebagai hal yang wajar dalam dinamika politik. Langkah tersebut dianggap menjadi bagian dari upaya partai politik mendorong kader atau tokoh internal untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana, menilai peluang kader internal Gerindra untuk mengisi posisi wakil presiden memang lebih terbuka. Menurut dia, Prabowo kemungkinan akan lebih mempertimbangkan kader partainya sendiri dibandingkan figur dari partai lain di koalisi maupun tokoh di luar partai politik.

Aditya menuturkan, salah satu pertimbangannya adalah potensi munculnya gesekan politik apabila posisi wakil presiden diberikan kepada tokoh dari partai lain. Kondisi tersebut dinilai dapat memunculkan persaingan kepentingan di antara partai-partai pendukung pemerintah.

"Partai politik yang koalisi sekalipun itu kan juga sangat rentan untuk kemudian saling dijatuhkan, atau potensi untuk jadi konflik. Ini partai koalisi ya. Apalagi di luar koalisi, seperti PDIP atau NasDem, itu pasti sangat rawan," kata Aditya dalam wawancara dengan Katadata, Minggu (15/11).

Menurut dia, kandidat yang berasal dari internal Gerindra dan memiliki kedekatan politik dengan Prabowo menjadi salah satu kelompok yang berpotensi dipertimbangkan. Dia menyebut sejumlah nama yang memiliki kans tersebut, antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, Sugiono, Prasetyo Hadi, hingga Sudaryono.

Kendati demikian, Aditya menilai ada sejumlah pertimbangan lain yang dapat menentukan siapa di antara kader tersebut yang akan dipilih Prabowo. Salah satunya adalah kemampuan membangun komunikasi politik dengan pihak-pihak di luar pemerintahan.

Dalam hal ini, Aditya melihat Dasco memiliki peran yang cukup menonjol dalam menjembatani komunikasi politik lintas kekuatan. Namun, menurut dia, keputusan untuk menggeser Dasco dari posisinya saat ini juga bergantung pada kebutuhan Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

"Selama ini kan peran (komunikasi politik) itu memang sangat menonjol dimainkan Dasco. Tapi pertanyaannya apakah Prabowo butuh itu, butuh skill itu, kompetensi itu untuk menopang pemerintahan? Atau malah jangan-jangan Pak Prabowo enggak butuh itu (untuk kriteria wapresnya), Dasco di dalam posisi sekarang aja itu sudah cukup," ujarnya.

Aditya menambahkan, apabila Prabowo menilai peran Dasco di posisi wakil presiden diperlukan untuk menopang pemerintahan, peluang tersebut terbuka. Namun, jika peran Dasco saat ini masih dianggap penting, bukan tidak mungkin Prabowo mempertahankannya di posisi sekarang.

Sementara itu, terkait kemungkinan munculnya nama-nama dari luar partai seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X maupun Anies Baswedan, Aditya menilai pilihan tersebut juga memiliki risiko politik. Menurut dia, latar belakang dan afiliasi politik figur nonpartai tetap berpotensi menjadi persoalan dalam komunikasi dengan partai-partai pendukung pemerintah.

"Jadi yang paling aman adalah orang Gerindra. Paling realistis. Ada yang patuh, yang loyal sama Prabowo, dan enggak akan ke mana-mana," kata Aditya.

Dia menilai Prabowo kemungkinan akan lebih mempertimbangkan stabilitas pemerintahan dan kesinambungan dukungan politik dibandingkan membuka terlalu banyak pilihan kandidat yang berpotensi memunculkan persoalan baru dalam koalisi.

Peluang Tokoh Nonpartai Dinilai Tetap Terbuka

Di sisi lain, pengamat politik sekaligus Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai manuver sejumlah pengurus Gerindra di daerah yang mengusulkan Dasco sebagai calon wakil presiden bukan sesuatu yang luar biasa. Menurut dia, partai politik pada umumnya akan mendorong tokoh dari internal masing-masing untuk menduduki posisi strategis.

"Ya, menurut saya sih biasa aja ya, kalau dia (Gerindra) ngusulin petingginya jadi wapres. Partai lain kan juga begitu. PKB juga dorong-dorong Cak Imin. Jadi wajar aja itu," kata Hendri.

Cak Imin merujuk pada sapaan akrab Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar. Belakangan ini, namanya memang sempat disodorkan partai berlambang bola dunia itu sebagai pengisi kursi wapres yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Kendati demikian, berbeda dengan Aditya, Hendri menilai peluang tokoh di luar partai politik untuk mengisi posisi wakil presiden tetap terbuka. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan Prabowo mempertimbangkan figur nonpartai dalam proses penentuan pengganti Gibran.

"Peluangnya (nonpartai) besar kok. Sebab, bila (dari) parpol, hanya tokoh Gerindra yang bisa (punya peluang)," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra di berbagai wilayah secara terbuka menyampaikan dukungan kepada Dasco untuk menjadi wakil presiden. Dukungan antara lain disampaikan pengurus Gerindra di Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Timur, Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Banten, dan Riau. Selain itu, dukungan serupa juga disampaikan pengurus Gerindra dari Sulawesi Utara (Sulut), Bangka Belitung (Babel), dan Jambi.

Adapun Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11) lalu. Presiden Prabowo Subianto kemudian menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik pada Jumat (13/11) untuk membahas pengisian jabatan wakil presiden. Prabowo memberikan waktu satu pekan kepada internal partai politik pengusung untuk membahas nama-nama kandidat.

Presiden selanjutnya memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat pemberitahuan dari MPR untuk menyampaikan dua nama calon wakil presiden. Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut rapat paripurna untuk pengisian jabatan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada Rabu (2/12).