Menebak Arah Pemerintahan Prabowo Bila Kursi Wapres dari Kader Gerindra

Sukriwan Ramadhan
17 November 2026, 11:33
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan petinggi Gerindra di Hambalang, Bogor.
Tangkapan layar instagram @budidjiwandono
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan petinggi Gerindra di Hambalang, Bogor.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan memilih kader Gerindra sebagai calon wakil presiden yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Pakar politik memperkirakan pilihan wakil presiden yang berasal dari Gerindra akan mengubah arah gerak pemerintahan.

Usai bertemu dengan Prabowo di Istana Bogor, Jumat pekan lalu, seluruh partai koalisi menyerahkan keputusan cawapres kepada Prabowo. Partai koalisi enggan memberikan usulan nama cawapres.

Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan partai koalisi tak keberatan bila Prabowo menjatuhkan pilihan kepada kader dari internal Partai Gerindra.

"Kalau kita dengar dari teman-teman partai politik sebagian besar kan memang menyerahkan ke Pak Prabowo, artinya mereka kan tidak mengajukan kadernya gitu loh. Artinya lagi tentu mereka enggak keberatan kalau Pak Prabowo memilih orang Gerindra," kata Habiburokhman, Senin (16/11).

Terdapat tiga kader Gerindra yang menjadi kandidat calon wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketiganya yakni, Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Sugiono, dan Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad.

Presiden dan Wakil Presiden Bisa Kompak

Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai komposisi presiden dan wakil presiden dari satu partai akan mengubah dinamika kerja kabinet dan koalisi.

Apabila kursi wakil presiden pengganti diisi oleh kader Partai Gerindra, Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya nanti akan membuat hubungan kerja berjalan dalam satu irama. Pola kepemimpinan yang berada dalam satu garis komando partai ini mempermudah koordinasi sehingga mempercepat jalannya pembangunan di sisa masa jabatan.

"Kalau misal RI-1 dan RI-2 dari partai yang sama, maka gaya kepemimpinan kurang lebih saling dukung layaknya relasi di parpol. Hal itu yang mungkin bisa mendorong percepatan prioritas pembangunan," kata Wasisto kepada katadata, Senin (16/11).

Wasisto memprediksi percepatan tersebut akan paling terasa pada program-program kerakyatan yang menjadi andalan pemerintah. Ia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bakal melaju lebih cepat, terlepas dari ada atau tidaknya kepentingan elektoral di balik kebijakan tersebut.

Tak Ada Keseimbangan Kekuasaan

Di balik kekompakan tersebut, Wasisto mengingatkan adanya celah kerawanan dalam proses pengambilan keputusan di tubuh pemerintah. Ketika presiden dan wakil presiden berasal dari satu partai, fungsi saling mengingatkan atau penyeimbang (checks and balances) di internal Istana berpotensi hilang karena tidak ada lagi perbedaan latar belakang politik yang memberi sudut pandang lain.

Kondisi satu komando ini membuat pengambilan keputusan berisiko terlalu terpusat pada satu lingkaran politik presiden saja. Akibatnya, ruang bagi pihak di dalam pemerintahan untuk menyampaikan kritik, koreksi, maupun opsi kebijakan pembanding sebelum sebuah keputusan diambil menjadi sangat sempit.

"Risikonya adalah tak ada potensi narasi alternatif terhadap narasi kebijakan yang diambil pemerintah," ujar Wasisto.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti juga menyoroti potensi semakin besarnya kekuatan Presiden Prabowo, terutama dalam penguasaan institusi pertahanan dan keamanan.

“Prabowo adalah ‘one-man leader’. Orang-orang di sekitarnya diperlukan untuk justifikasi dan konsultasi agar apa yang dia mau menjadi lancar, bukan untuk ‘check and balances’,” kata Bivitri dikutip, Jumat (13/11).

Bivitri menilai Prabowo akan semakin powerful dan akan semakin menguatkan politik komando. “Karena sudah tak ada ‘pengganjal’ bagi dia,” kata Bivitri.

Pengaruhi Dinamika Koalisi

Selain memengaruhi mekanisme koreksi di dalam Istana, duet kader Gerindra di kursi puncak pemerintahan juga akan berdampak pada dinamika koalisi. Wasisto menilai komposisi ini bakal mengubah peta keseimbangan serta menggeser posisi tawar antarpartai politik di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai bahwa karakter kepemimpinan Presiden Prabowo cenderung bersifat top down dan berorientasi pada sentralisasi kekuasaan. Menurutnya, Prabowo pada dasarnya tidak membuka ruang bagi pembagian kekuasaan kepada pihak lain di luar kendalinya.

"Pada dasarnya karakter seperti Pak Prabowo akan menginginkan kekuasaan itu hanya terpusat pada dirinya. Jadi tanpa blunder atau tanpa manuver dari game Solo (kelompok Jokowi), Pak Prabowo ini pasti akan tetap menjauhkan dirinya dari kekuasaan yang bisa dianggap berseberangan dengan dirinya," ujar Yunarto dalam keterangannya dilansir dari kanal YouTube Tokoh Politik.

Yunarto menambahkan, dinamika dan manuver politik yang melibatkan Jokowi selama ini kerap memicu ketidakselarasan dalam pemerintahan karena adanya perbedaan mendasar antara kedua tokoh tersebut.

"Karena ini karakter seorang Pak Prabowo yang sangat top-down dan berorientasi hanya pada dirinya, diversifikasi kekuasaan itu tidak diberikan," kata Yunarto.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Sukriwan Ramadhan
Editor: Yuliawati

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...